Pelantikan Ulang Perwosi Lampung oleh Ketua Umum PB Perwosi, Ir. Ny. Tito Karnavian, Akhiri Kontroversi

Reporter: Asif Ardiansyah |

Editor: Asif Ardiansyah |

Rabu , 30 Jul 2025 - 09:27

Logo perwosi--

Pelantikan Kedua: Pengesahan yang Sah oleh Pihak Berwenang

Menanggapi kekisruhan ini, Perwosi Provinsi Lampung segera mengambil langkah cepat dengan mengirimkan surat permohonan pelantikan dan pengukuhan resmi kepada Ketua Umum PB Perwosi pada 16 Juli 2025. Permohonan ini pun dikabulkan.

Puncaknya, pada 29 Juli 2025, pelantikan yang sah dan sesuai prosedur pun terlaksana. Irene Fransisca Giri dan pengurus Perwosi Lampung resmi dilantik langsung oleh Ketua Umum PB Perwosi, Ir. Ny. Tito Karnavian, secara daring. Bersamaan dengan Lampung, dua provinsi lain, yakni PengProv Papua Pegunungan dan Provinsi Riau, juga turut dilantik dalam acara daring tersebut. Pelantikan kedua ini menegaskan bahwa hanya PB Perwosi yang memiliki legitimasi untuk mengesahkan kepengurusan di tingkat provinsi.

Tanggapan KONI Lampung: Klaim Sesuai Aturan

Menanggapi kritik pedas terkait kewenangan pelantikan, Kepala Bidang Hukum Olahraga dan Advokasi KONI Lampung 2025-2029, Dr. Sopian Sitepu SH, M.H, M. Kn, memberikan penjelasan. Ia menyatakan bahwa pelantikan yang dilakukan oleh KONI Lampung pada 15 Juli 2025 didasari oleh Surat Keputusan (SK) pengurus KONI Lampung yang telah berlaku sejak ditandatangani oleh KONI Pusat.

Sopian menegaskan bahwa pelantikan oleh KONI daerah terhadap pengurus Perwosi sudah sesuai dengan AD/ART Perwosi, tepatnya Pasal 7 tentang pembentukan pengurus. "Jadi hal tersebut normal dan sesuai ketentuan," ujarnya. Ia menambahkan bahwa dasar pelantikan yang dilakukan KONI Lampung adalah berdasarkan mandat pengurus Perwosi pusat yang mendadak berhalangan hadir. Sopian juga mencontohkan momen saat ketua KONI Lampung periode sebelumnya, Arinal Djunaidi, juga pernah melantik pengurus Perwosi Lampung.

Catatan Penting: Implikasi Polemik Tata Kelola Organisasi

Polemik ini menyisakan catatan terkait tata kelola organisasi olahraga di Lampung. Ironisnya, setelah menyuarakan kritik terhadap pelantikan ilegal tersebut, Edy Purnomo justru diberhentikan dari posisinya sebagai Wakil Sekretaris IPSI Lampung. Pemecatan ini memunculkan spekulasi adanya pembungkaman terhadap kritik di tubuh organisasi olahraga Lampung.

pelantikan ulang perwosi lampung oleh ketua umum pb perwosi, ir. ny. tito karnavian, akhiri kontroversi

ketua umum pb perwosi, ir. ny. tito karnavian melantik pengurus daerah perwosi secara daring, salah satunya adalah perwosi lampung--
koranradar.id – drama pelantikan ketua persatuan wanita olahraga seluruh indonesia (perwosi) provinsi lampung akhirnya mencapai titik terang. irene fransisca giri resmi dilantik untuk kedua kalinya oleh ketua umum pb perwosi, ir. ny. tito karnavian, secara daring pada senin, 29 juli 2025. pelantikan ulang ini menjadi jawaban atas pelantikan pertama yang dianggap cacat prosedur dan tidak sah, sekaligus menyoroti kompleksitas tata kelola organisasi olahraga di daerah.
 
pelantikan pertama yang cacat prosedur: sebuah pelanggaran kewenangan
kontroversi bermula pada 15 juli 2025, ketika wakil ketua umum ii koni lampung, agusria, melantik irene beserta jajaran pengurus perwosi lampung. tindakan ini memicu kritik tajam karena dinilai menabrak aturan organisasi dan melampaui kewenangan.
baca juga:polemik pelantikan perwosi lampung: dilantik dua kali akibat prosedur cacat
 
pangkal masalahnya jelas:
 
pejabat yang belum resmi dilantik: agusria sendiri belum dilantik secara resmi sebagai wakil ketua umum ii koni lampung, namun sudah melakukan pelantikan pengurus organisasi lain.
 
bukan kewenangan koni: perwosi adalah organisasi fungsional yang secara struktural berada langsung di bawah naungan pb perwosi (tingkat pusat), bukan di bawah koordinasi koni provinsi. ini berarti, koni provinsi tidak memiliki kewenangan untuk melantik pengurus perwosi daerah.
 
edy purnomo, pengurus koni lampung utara dan mantan sekretaris ipsi lampung, menjadi salah satu pihak yang lantang menyuarakan kritik. ia menegaskan bahwa langkah sepihak tersebut merusak tatanan organisasi dan menunjukkan arogansi lembaga yang mengabaikan hierarki.
 
pelantikan kedua: pengesahan yang sah oleh pihak berwenang
menanggapi kekisruhan ini, perwosi provinsi lampung segera mengambil langkah cepat dengan mengirimkan surat permohonan pelantikan dan pengukuhan resmi kepada ketua umum pb perwosi pada 16 juli 2025. permohonan ini pun dikabulkan.
 
puncaknya, pada 29 juli 2025, pelantikan yang sah dan sesuai prosedur pun terlaksana. irene fransisca giri dan pengurus perwosi lampung resmi dilantik langsung oleh ketua umum pb perwosi, ir. ny. tito karnavian, secara daring. bersamaan dengan lampung, dua provinsi lain, yakni pengprov papua pegunungan dan provinsi riau, juga turut dilantik dalam acara daring tersebut. pelantikan kedua ini menegaskan bahwa hanya pb perwosi yang memiliki legitimasi untuk mengesahkan kepengurusan di tingkat provinsi.
baca juga:geger lampung! belum sah dilantik, oknum koni nekat lantik ketua perwosi: langgar aturan, ada apa ini?!
 
tanggapan koni lampung: klaim sesuai aturan
menanggapi kritik pedas terkait kewenangan pelantikan, kepala bidang hukum olahraga dan advokasi koni lampung 2025-2029, dr. sopian sitepu sh, m.h, m. kn, memberikan penjelasan. ia menyatakan bahwa pelantikan yang dilakukan oleh koni lampung pada 15 juli 2025 didasari oleh surat keputusan (sk) pengurus koni lampung yang telah berlaku sejak ditandatangani oleh koni pusat.
 
sopian menegaskan bahwa pelantikan oleh koni daerah terhadap pengurus perwosi sudah sesuai dengan ad/art perwosi, tepatnya pasal 7 tentang pembentukan pengurus. "jadi hal tersebut normal dan sesuai ketentuan," ujarnya. ia menambahkan bahwa dasar pelantikan yang dilakukan koni lampung adalah berdasarkan mandat pengurus perwosi pusat yang mendadak berhalangan hadir. sopian juga mencontohkan momen saat ketua koni lampung periode sebelumnya, arinal djunaidi, juga pernah melantik pengurus perwosi lampung.
 
catatan penting: implikasi polemik tata kelola organisasi
polemik ini menyisakan catatan terkait tata kelola organisasi olahraga di lampung. ironisnya, setelah menyuarakan kritik terhadap pelantikan ilegal tersebut, edy purnomo justru diberhentikan dari posisinya sebagai wakil sekretaris ipsi lampung. pemecatan ini memunculkan spekulasi adanya pembungkaman terhadap kritik di tubuh organisasi olahraga lampung.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kasus pelantikan dua kali ini menjadi pelajaran penting: kepatuhan terhadap aturan organisasi dan penghormatan terhadap hierarki kelembagaan harus dikedepankan untuk menciptakan iklim olahraga yang sehat, profesional, dan berintegritas. tanpa disiplin organisasi, kontroversi serupa bisa terulang dan merugikan dunia olahraga itu sendiri.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Palembang 1 Agustus 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan