PALEMBANG, KORANRADAR.ID – DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) menyoroti wacana pemerintah pusat terkait pemotongan dana transfer ke daerah. Wakil Ketua DPRD Sumsel, H. Nopianto, menegaskan kebijakan tersebut akan berdampak besar terhadap postur keuangan daerah, terutama pada penyusunan APBD 2026.
Menurutnya, Sumsel masih sangat bergantung pada dana transfer, khususnya dari sektor migas dan cukai hasil tembakau. Jika pemotongan benar dilakukan, konsekuensinya akan langsung terasa pada program pembangunan maupun pelayanan dasar masyarakat. “Kebutuhan daerah masih besar, mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga kesehatan. Kalau dana transfer dikurangi, jelas akan memengaruhi ruang fiskal daerah,” ujar Nopianto.
Ia menambahkan, DPRD bersama pemerintah provinsi tengah membahas rancangan awal Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026. Namun, rencana pemotongan transfer pusat bisa membuat pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian signifikan.
“DPRD akan berupaya agar APBD 2026 tetap sehat. Efisiensi tentu dilakukan, tetapi jangan sampai mengurangi program prioritas yang menyentuh langsung masyarakat,” tegas politisi Partai NasDem ini.
Nopianto juga mendorong pemerintah pusat lebih selektif dalam mengambil kebijakan fiskal. Ia berharap daerah yang masih sangat bergantung pada dana bagi hasil tidak diperlakukan sama dengan daerah yang memiliki kemampuan fiskal lebih besar.
Meski menghadapi tantangan, DPRD Sumsel tetap menargetkan APBD 2026 dapat berpihak pada rakyat, dengan fokus pada layanan pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta penguatan ekonomi daerah.