KORANRADAR.ID – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan produksi kakao di Indonesia. Langkah ini diambil untuk memaksimalkan potensi ekspor kakao di tengah lonjakan harga cokelat dunia.

Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa selama kunjungannya ke berbagai negara, terutama di Eropa, banyak yang sangat mengharapkan pasokan cokelat dari Indonesia.

"Ternyata harga cokelat dunia lagi sangat tinggi dan banyak berharap (dapat pasokan) cokelat dari kita," ujar Prabowo usai bertemu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Solo, Jawa Tengah, Minggu (21/7/2025).

Penyebab Kenaikan Harga dan Potensi Indonesia

 

Menurut Prabowo, kenaikan harga cokelat global ini disebabkan oleh pasokan yang rendah. Banyak negara penghasil kakao utama di Afrika dan Amerika Latin mengalami gagal panen akibat wabah yang merusak pohon-pohon kakao.

"Ternyata harga cokelat naiknya sangat signifikan di dunia, karena rupanya di Amerika Latin dan di Afrika mungkin ada wabah ya, wabah yang merusak banyak pohon-pohon cokelat di Amerika Latin dan Afrika," jelas Prabowo.

BACA JUGA:Sumatera Selatan: Pusat Produksi Sawit Unggulan, Tiga Daerah Ini Jadi Pionir!

Mengingat Indonesia memiliki kondisi geografis yang mirip dengan Amerika Latin dan Afrika, pohon kakao dapat tumbuh subur di sini.

Oleh karena itu, Prabowo menekankan bahwa pemerintah akan segera mempercepat pembibitan dan peremajaan lahan pertanian kakao.

"Kita juga harus segera pembibitan baru, peremajaan baru. Ini kita sudah akan lakukan," tambahnya.

Harga Kakao dan Dukungan Pemerintah

 

BACA JUGA:Banyuasin Kuasai Produksi Kelapa Sumsel, Ini 5 Besar Kabupaten Penghasil Kelapa

Saat ini, harga cokelat berada di level sekitar US$ 7.000 atau sekitar Rp 114 juta per ton (kurs Rp 16.300). Harga ini sempat mencapai puncaknya di awal tahun, melampaui US$ 11.000 atau sekitar Rp 179 juta per ton.

Program peremajaan kakao sendiri telah menjadi bagian dari inisiatif Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), yang kini tidak hanya fokus pada peremajaan sawit, tetapi juga kakao dan kelapa. Ini menunjukkan dukungan serius pemerintah untuk sektor perkebunan, termasuk kakao nasional.