DPRD Sumsel Sampaikan Hasil Reses, Warga Masih Keluhkan Infrastruktur, Pendidikan, hingga Kesehatan

PALEMBANG, KORANRADAR.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan menggelar Rapat Paripurna XX Tahun 2025 dengan agenda utama penyampaian laporan hasil reses pimpinan dan anggota dewan dari 10 daerah pemilihan (dapil). Rapat dipimpin Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie, didampingi Wakil Ketua Ilyas Panji Alam dan Raden Gempita, serta dihadiri Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujang bersama perwakilan OPD terkait.

Berbagai aspirasi masyarakat yang dihimpun selama reses kembali menegaskan masalah klasik yang belum terselesaikan.

# Infrastruktur Masih Jadi Sorotan

Juru Bicara Dapil V, Atthahirah Putri Lestari (PPP), menyampaikan banyak warga mengeluhkan jalan provinsi maupun desa yang rusak parah, akses listrik desa yang belum merata, serta jaringan internet yang lemah di wilayah OKU Selatan. Kondisi ini dinilai menghambat mobilitas, aktivitas ekonomi, dan memperlebar kesenjangan pembangunan antarwilayah.

Hal senada disampaikan Juru Bicara Dapil VI, M. Muaz Ar Rifqi (PKS), yang menegaskan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, air bersih, dan jaringan komunikasi masih menjadi kebutuhan mendesak. “Warga meminta agar pemerintah provinsi benar-benar memprioritaskan perbaikan infrastruktur, karena ini menyangkut aksesibilitas dan kegiatan ekonomi sehari-hari,” tegasnya.

Sementara Juru Bicara Dapil VIII, Rica Novlianty, menyoroti jalan utama Sekayu–Musi Rawas yang rusak parah, terutama di Desa Petanang dan Desa Remayu, Kecamatan Tuah Negeri. Jalan vital ini disebut sangat memengaruhi akses pendidikan dan ekonomi warga.

# Pendidikan dan Kesehatan Mendesak Perhatian

Bidang pendidikan menjadi keluhan besar. Atthahirah menyebut minimnya ruang kelas, laboratorium, dan tenaga pendidik membuat kualitas sekolah terhambat. Banyak anak dari keluarga miskin juga terancam putus sekolah karena biaya. “Program beasiswa harus diperluas agar anak-anak tetap bisa sekolah,” ujarnya.

Rica menambahkan, sejumlah SMK di Lubuklinggau seperti SMK Negeri 1 dan 3 kekurangan laboratorium komputer, laptop, hingga ruang kelas. Fasilitas pesantren pun masih terbatas, termasuk di Ponpes Syifaul Jannah dan Ponpes Riyadus.

Di sektor kesehatan, Puskesmas dan Poskesdes masih kekurangan tenaga dokter dan bidan. Warga di desa terpencil bahkan harus menempuh perjalanan jauh untuk memperoleh layanan kesehatan dasar. Dari Dapil IX, Andi Rizkyansyah menekankan perlunya pembangunan Puskesmas rawat inap, peningkatan fasilitas kesehatan, serta penyediaan alat medis untuk desa-desa terpencil.

# Keluhan Petani dan Penguatan Ekonomi

Sebagai daerah agraris, para petani di berbagai wilayah, termasuk Muara Enim, PALI, Prabumulih, hingga Musi Banyuasin, masih menghadapi keterbatasan pupuk bersubsidi, bibit unggul, pemasaran hasil panen, hingga minimnya akses permodalan. Tingginya bunga kredit pertanian juga disebut menyulitkan petani meningkatkan produktivitas.

Masyarakat pun berharap adanya dukungan UMKM, koperasi desa, bantuan modal usaha bagi pemuda, hingga penciptaan lapangan kerja baru. Bantuan sosial untuk keluarga miskin, lansia, dan disabilitas juga tetap menjadi kebutuhan mendesak.

# Isu Lingkungan dan Stunting