PALEMBANG, KORANRADAR.ID - Apel gelar pasukan pengamanan serentak di laksanakan seluruh wilayah Kodam II/Sriwijaya, dipimping langsung Pangdam II/Sriwijaya, Mayjen TNI M. Naudi Nurdika, siapakan 12. 755 personel prajurit TNI tersebar di wilayah Sumbagsel.
Apel pasukan pengamanan serentak ini, membawahi 5 Provinsi, diantaranya Provinsi Lampung, Palembang, Bengkulu, Jambi, dan Bangka Belitung. Untuk wilayah Kodam II/Sriwijaya November 2024 mendatang, akan dilaksanakan pemilihan Kepala Daerah di 5 Provinsi, 50 Kabupaten dan 10 Kota, bertempat di Lapangan Jasdam II/Sriwijaya. Rabu, 31 Juli 2024.
Persiapan apel gelar pasukan pengamanan pilkada serentak tahun 2024 di Provinsi Sumsel, mendukung tugas pengamanan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan serentak bulan November 2024 ini.
Apel pasukan ini merupakan tanggungjawab besar prajurit TNI AD dalam melaksanakan dan mengawal pesta demokrasi di tahun 2024 ini, pada pilkada serentak di bulan November nanti," kata Pangdam II/Sriwijaya.
BACA JUGA:Kodam II/Sriwijaya Buka TMMD ke - 121, Serentak 5 Kabupaten/Kota di Wilayah Sumbagsel
Pangdam menyampaiakan, tugas ini telah menjadi garda depan untuk prajurit TNI dalam hal pengamanan untuk mensukseskan pilkada serentak tetap berjalan aman terkendali, lancar dan kondusif
“Apel pasukan ini untuk mengetahui kesiapan prajurit baik perorangan maupun satuan beserta alat perlengkapan/alutsista yang digunakan, sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan dapat digerakkan dengan cepat sesuai dinamika kebutuhan." Jelas Pangdam.
"Melalui Apel gelar pasukan pengamanan ini akan terwujud keberhasilan pelaksanaan tugas membantu Pemda dan Polri dalam pengamanan Pilkada serentak yang dilaksanakan di wilayah Kodam II/Sriwijaya," katanya.
Pangdam II/Sriwijaya, menegaskan kepada seluruh prajurit untuk mempedomani prosedur, ketentuan dan aturan yang berlaku, karena keberadaan TNI dalam tugas pengamanan Pilkada ini tidak terlibat langsung, namun bersifat penebalan kepada Polri.
BACA JUGA:Kodam II/Sriwijaya Siap Amankan Pilkada Serentak
Pangdam menekankan kepada seluruh prajurit TNI, untuk tetap waspada terhadap kemungkinan upaya pihak-pihak yang ingin menggagalkan pelaksanaan Pilkada nantinya.
“Saya harapkan setiap prajurit kodam II/Swj baik perorangan maupun institusi wajib untuk selalu mewaspadai setiap perkembangan situasi di lingkungannya serta melaksanakan temu cepat dan lapor cepat secara hierarki apabila ada kejadian atau kegiatan yang berindikasi mengarah kepada upaya menghambat, mengganggu atau menggagalkan Pilkada.” tandasnya.
Pangdam menekankan kepada seluruh prajurit Kodam II/Swj agar benar-benar bersikap netral. “Jangan sampai terjadi pelanggaran sekecil apapun terhadap netralitas TNI. Prajurit TNI yang tidak netral akan mendapat sanksi/hukuman yang berat." pungkasnya.