PALEMBANG, KORANRADAR.ID - Forum Demokrasi Sriwijaya dan Forum Jurnalis Parlemen menyelenggarakan Focus Group Discuss dengan tema “Implikasi Capaian WTP Terhadap Transparasi dan Membangun Kepercayaan Publik Jelang Pemilihan Kepala Daerah” di cafe Remington, Sabtu 15 Juni 2024.
Menurut pandangan Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Prof Dr Didik Susetyo, menerangkan Implikasi Opini WTP Dalam Pengelolaan Keuangan Negara di Daerah, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) salah satu opini hasil pemeriksaan laporan keuangan entitas pemerintah daerah, kabupaten, kota dan provinsi.
Esensi WTP juga sambungnya merupakan opini berkelanjutan pembangunan daerah terutama pengelolaan keuangan negara didaerah. Implikasi WTP tentu kinerja pimpinan daerah dalam laporan keuangan negara di daerah. Juga memiliki peluang dan memiliki tantangan WTP dalam kemajuan daerah. Terakhir prospek opini WTP bagi pengelolaan keuangan daerah dan berkelanjutan pembangunan.
Terkait didapatkannya WTP oleh pemerintah daerah kota Palembang, dijelaskan Didik, secara politis peran penting PJ Walikota Ratu Dewa bahwa Pemkot Palembang sukses raih WTP dan BPK RI Sumsel tahun 2023, dimana tahun sebelumnya 2022 juga mendapat wajar dengan pengecualian (WDP).
BACA JUGA:Sambut Hari Raya Idul Adha, Hankook Tire Salurkan 3,5 Ton Hewan Kurban ke Masyarakat Bekasi
Didik juga menyarankan opini WTP atas pemeriksaan pengelolaan keuangan menjadi penting sebagai tolak ukur keberhasilan dan memiliki berbagai implikasi termasuk politik. Masih adanya oknum-oknum berpetualang menjadi makelar agar memperoleh opini WTP laporan keuangan.
Indikator opini pemeriksaan sebaiknya dilakukan monev secara periodik untuk deteksi dini (early warning) adanya potensi negosiasi yang cenderung distortif. Juga perketat dan berikan sanksi tegas jika terdapat makelar yang memperjualbelikan opini WTP.
Terpisah, akademisi FISIP Unsri, Dr M Husni Thamrin., menjelaskan tidak ada jaminan realitas untuk mengukur korupsi atau tidak. “Sisi lain kita tidak bisa mengesampingkan pentingnya peranan predikat WTP. Dimana predikat tersebut mencerminkan pemerintahan menjalankan dengan bersih,” ujarnya.
Dr Husni Thamrin, juga menyampaikan seberapa menariknya Pemerintah kota yang bersih. “Jadi melihat menarik atau tidaknya Pilkada sejauh ini saya melihat yang ada terhadap Gen Z, sangat minim. Kita bandingkan dengan judi online. Sumsel No.7 di Indonesia. Tapi terkait Pilkada hanya sedikit sekali. Padahal pilkada itu sangat penting,” kata dia.
BACA JUGA:Lestarikan Laut, Suzuki Indonesia Adakan Bersih-bersih Pantai Bunaken dengan Ratusan Pelajar
Hal lain yang harus dibersihkan juga adalah WTP bisa dijual untuk mendapatkan poin penting. Setidaknya ini dapat menggambarkan betapa pentingnya pemerintahan bersih.
“Terkait dengan sosialisasi kepada G Zen pentingnya Pilkada, kita juga berterimakasih dengan Jurnalis lantaran terus mensosialisasikan pentingnya Pilkada,” ungkapnya.
Sedangkan, Bagindo Togar, mengatakan memuji dan mengkritik sama ringannya. “Kami akan terus mengkritik. Apakah nantinya WTP untuk meningkatkan elektabilitas dan tingkatan. Terus terang awalnya saya curiga dengan mendapatkan WTP. Tapi kalau saya lihat dan dengar Prof Didik, saya juga mengapresiasi Ratu Dewa.
“WTP kalau bisa bisa kedepan sekelas Kalpataru. Salah satu predikat dan penghargaan tertinggi,”ujar Bagindo.