PAD Prabumulih Terendah se-Indonesia

PRABUMULIH, KORANRADAR.ID - Walikota Prabumulih H Arlan melalui Dinas Inspektorat Daerah menindaklanjuti hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait rendahnya pendapatan asli daerah (PAD) Kota Nanas tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Daerah Prabumulih Sapta Putra Dewangga, mengatakan pihaknya segera memanggil Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) guna melakukan evaluasi menyeluruh atas capaian pendapatan daerah dinilai masih rendah.

“Sesuai arahan Pak Walikota, kita segera memanggil Kepala Bapenda untuk membahas dan mengevaluasi penyebab rendahnya pendapatan daerah ini,” ujar Sapta, Rabu 22 Oktober 2025.

Menurut Sapta, langkah ini bertujuan agar Bapenda dapat lebih mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang menjadi tumpuan utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya.\

“Kita ingin mengetahui apa kendalanya hingga pendapatan Prabumulih masih rendah dan menjadi sorotan Kemendagri. Bapenda sebagai OPD induk pengelola pendapatan tentu menjadi ujung tombak, meskipun kami juga tidak menutup kemungkinan ada keterkaitan dengan sejumlah OPD lainnya,” jelasnya.

Ia berharap hasil Laporan Inspektorat tersebut nantinya mampu mendorong peningkatan pendapatan daerah dan menjadi dasar Evaluasi Wako dalam mengambil keputusan.

“Melalui rekomendasi dari hasil evaluasi ini, kita dorong seluruh OPD agar lebih maksimal dalam menggali potensi pendapatan daerah, sehingga tidak lagi tergolong rendah dan menjadi perhatian pusat,” tambahnya.

Sementara itu, selama delapan bulan kepemimpinan Wako H Arlan dan Wawako Franky Nasril, telah banyak dilakukan perubahan dan inovasi menuju visi Prabumulih Makmur dan Sejahtera (MAS).

Namun sayangnya, kebijakan tersebut belum sepenuhnya didukung oleh para kepala OPD. Sejumlah pejabat dinilai masih bekerja setengah hati karena belum adanya kepastian posisi dalam pemerintahan saat ini.

Kondisi ini memunculkan dorongan agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja OPD, sehingga seluruh jajaran dapat mendukung penuh program dan kebijakan Wako – Wawako untuk meningkatkan kinerja pemerintah serta menuju  masyarakat yang sejahtera.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Tito Karnavian, menyoroti kinerja pendapatan daerah Kota Prabumulih yang tercatat sebagai kota dengan realisasi pendapatan terendah di Indonesia untuk tahun anggaran 2025.

Hal ini disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin 20 Oktober lalu.

“Kota Prabumulih terendah se-Indonesia, kemudian Kupang dan kota lainnya. Ini masuk kategori merah,” tegas Tito saat memaparkan data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah kota se-Indonesia.

Berdasarkan data resmi yang dipaparkan Mendagri, realisasi pendapatan Kota Prabumulih hanya mencapai 59,67 persen, menempatkan kota tersebut di posisi paling bawah dalam daftar nasional. Posisi berikutnya ditempati Kota Kupang dengan realisasi 59,78 persen, disusul Kota Sorong sebesar 60,02 persen. (and)