Bambang Haryo Soekartono Desak Evaluasi Pemindahan IKN: Klaim Rugikan Rakyat Triliunan Rupiah

Anggota Komisi VII DPR-RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS)--

KORANRADAR, ID – Anggota Komisi VII DPR-RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur.

Menurutnya, pemindahan ini berpotensi menimbulkan kerugian finansial yang sangat besar bagi masyarakat.

Bambang Haryo menilai, IKN yang direncanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara harus ditinjau ulang.

Ia menekankan pentingnya memastikan bahwa IKN dapat berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi yang efektif, setara dengan Jakarta.

Perbandingan Mobilitas Jakarta dan IKN

BHS memaparkan, saat ini Jakarta sebagai ibu kota negara dikunjungi oleh sekitar 10 juta penduduk setiap hari dari seluruh Pulau Jawa.

Mobilitas ini didukung oleh beragam moda transportasi, mulai dari pejalan kaki, sepeda, becak, sepeda motor, mobil, hingga kereta api, dengan biaya yang relatif terjangkau.

BACA JUGA: Indodax Sebut Bitcoin Sebagai Aset Cadangan Nasinonal Perlu Dikaji Serius!

Namun, ia khawatir situasi ini tidak akan terjadi di IKN. Apabila pusat pemerintahan dan perusahaan besar dipindahkan ke Kalimantan, maka seluruh aktivitas bisnis dan pemerintahan juga akan berpusat di sana.

"Jika hanya 2 juta orang saja yang berkepentingan ke IKN, mereka hanya bisa mengandalkan transportasi udara dan laut," ujar Bambang.

Beban Biaya Transportasi yang Mencekik Rakyat

Bambang Haryo menghitung, jika biaya tiket pesawat pulang-pergi dari Pulau Jawa ke IKN sebesar Rp 3 juta, maka 2 juta penduduk akan menghabiskan Rp 6 triliun per hari untuk transportasi saja.

"Ditambah biaya akomodasi Rp 1 juta per orang per hari, total biaya harian untuk 2 juta orang bisa mencapai Rp 8 triliun," jelasnya.

Jika diakumulasikan, biaya tersebut mencapai sekitar Rp 2.920 triliun dalam setahun. Menurut BHS, angka ini merupakan beban luar biasa yang harus ditanggung oleh rakyat akibat kebijakan pemindahan ibu kota.

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan