Pengamat Nilai Pembelian Mobil Mewah di Kabupaten PALI Keliru

pengamat nilai pembelian mobil mewah di kabupaten pali keliru palembang, koranradar.id -pernyataan bupati penukal abab lematang ilir (pali) yang menyebut pembelian mobil dinas mewah merupakan warisan kebijakan pemerintahan sebelumnya, memantik respons  dari berbagai pihak.   baik dari mantan bupati dua periode heri amalindo maupun dari pengamat politik sumsel bagindo togar, yang menilai penggunaan anggaran tersebut dinilai keliru dilakukan di daerah seperti pali.   “ini kami nilai pengunaan politik anggaran yang keliru, pengunaan anggaran yang besar untuk membeli mobil kurang tepat, apalagi untuk kabupaten yang masih tergolong  dob seperti pali,” tegas bagindo, selasa malam (12/82025) dalam bincang-bincang bersama wartawan.   menurutnya, kepemimpinan sebelumnya selama 12 tahun—sejak masa penjabat (pj) hingga bupati definitif—selalu mengelola anggaran dengan ekstra hati-hati, memprioritaskan pembangunan yang langsung berdampak pada masyarakat. ia menyebut, infrastruktur jalan, drainase, sekolah, hingga rumah sakit menjadi fokus utama. “dulu, kantor bupati dan dprd saja baru direnovasi menjelang akhir masa jabatan. itu karena prioritasnya jelas. fasilitas publik dan pelayanan, pendidikan dan kesehatan diutamakan. jalan-jalan di pali waktu itu nyaris semua terawat baik, bahkan hingga ke pelosok,” ujarnya.   bagindo menuding, saat ini justru terjadi penggunaan anggaran yang kurang tepat , bahkan mengungkap dugaan adanya praktek penyelundupan anggaran sebesar rp10,2 miliar yang dinaikkan menjadi rp12,2 miliar untuk belanja yang dinilai tidak mendesak. “ini bukan sekadar salah kelola, tapi bisa masuk ranah pidana. aparat penegak hukum harus segera turun tangan, memeriksa baik pihak eksekutif maupun legislatif, agar jelas siapa yang beinisiasi & berperan dibalik penyusunan dan penetapan anggaran itu,” tegasnya.   ia juga melihat adanya saling lempar tanggung jawab antara kepala daerah dan pimpinan dprd. “ada indikasi    jebakan politik anggaran disitu. proses penentuan anggaran harus dibuka transparan, supaya publik tahu kenapa ada lonjakan anggaran yang signifikan untuk pembelian mobil mewah,” imbuhnya. bagindo mengingatkan, pali bukanlah daerah yang memiliki frekuensi kunjungan tamu negara atau tamu pusat setinggi kota seperti bogor atau depok. oleh sebab itu, pengadaan mobil dinas kelas premium dianggap tidak memiliki urgensi. “dulu bahkan ada rencana mendirikan politeknik pertambangan di pali. kalau ide itu diteruskan, manfaatnya akan jauh lebih besar bagi pendidikan dan masa depan daerah. tapi yang terjadi sekarang malah mobil mewah yang dibeli,” kritiknya.     ia menilai, perubahan gaya kepemimpinan dari teknokrat berpengalaman dan salah satu penyebab menurunnya kualitas pengelolaan anggaran daerah. “kalau sebelumnya setiap rupiah dijaga ketat demi kemajuan pali ,” pungkasnya.     bagindo mendesak agar aparat penegak hukum membuka penyelidikan secara transparan dan menindak tegas jika terbukti ada pelanggaran hukum dalam penggunaan anggaran tersebut. menyinggung rencana pemakzulan? bagindo dengan tegas mengatakan bisa terjadi. apalagi, pemimpin yang ada saat ini cuma didukung 3 kursi ditambah beberapa partai non parlementer.  baca juga:appi palembang gelar turnamen badminton terpisah, bupati pali dua periode, dr. ir. h. heri amalindo, mm., mengatakan tidak pernah mengeluarkan kebijakan untuk membeli mobil senilai rp 12,2 miliar. “selama dua periode saya dengan tegas melarang bpkad, bappeda, dan sekda menganggarkan land cruiser. kalau sekarang dibilang itu warisan lama, berarti ada yang kreatif mengubahnya. kreatif sih! tapi sayangnya ilegal,” tegas heri. lebih lajut mang heri -sapaanya-, menegaskan pada 2024, saat ia masih menjabat sebagai bupati pali tidak pernah ada persetujuan untuk pembelian land cruiser, apalagi dua unit sekaligus.  menurutnya, keputusan anggaran seperti itu harus melalui persetujuan kepala daerah, sehingga munculnya pos belanja ini patut dipertanyakan.

Tag

Share

• 
• 
• 
• 
•