DJP Luncurkan Piagam Wajib Pajak: Wujud Komitmen Menuju Sistem Perpajakan yang Adil dan Berkelanjutan

Reporter: Salamun Sajati |

Editor: Swan |

Rabu , 23 Jul 2025 - 16:57

Kepala Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel, Tarmizi.--

6. Terjamin kerahasiaan dan keamanan data perpajakan.

7. Dapat menunjuk kuasa dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.

8. Menyampaikan pengaduan dan laporan pelanggaran perpajakan.

Kewajiban Wajib Pajak:

1. Menyampaikan SPT secara benar, lengkap, dan jelas.

2. Bersikap jujur dan transparan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

3. Menjunjung etika, sopan santun, dan moral dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.

4. Kooperatif dalam memberikan data dan informasi kepada DJP.

5. Menggunakan fasilitas perpajakan secara jujur dan sesuai ketentuan.

6. Melakukan pembukuan atau pencatatan sesuai aturan.

7. Menunjuk kuasa yang sah bila diperlukan.

8. Tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apa pun kepada pegawai DJP.

Dengan peluncuran Piagam ini, DJP mengharapkan terbentuknya budaya perpajakan yang lebih etis, terbuka, dan saling menghormati antara institusi negara dan masyarakat pembayar pajak.

djp luncurkan piagam wajib pajak: wujud komitmen menuju sistem perpajakan yang adil dan berkelanjutan                            palembang, koranradar.id – direktorat jenderal pajak (djp) resmi merilis taxpayers’ charter atau piagam wajib pajak pada 22 juli 2025. inisiatif ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat relasi antara negara dan para wajib pajak.
acara peluncuran dipimpin langsung direktur jenderal pajak, bimo wijayanto, dan turut dihadiri oleh pejabat kementerian keuangan, perwakilan wajib pajak, akademisi, konsultan pajak, serta pemangku kepentingan lainnya.
piagam wajib pajak ini tertuang dalam peraturan direktur jenderal pajak nomor per-13/pj/2025 dan secara eksplisit memuat hak serta kewajiban wajib pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
dalam sambutannya, dirjen pajak bimo menegaskan bahwa hubungan yang sehat antara negara dan warganya harus dilandasi oleh rasa saling menghormati dan kesetaraan tanggung jawab. piagam ini diharapkan menjadi rujukan bersama dalam setiap interaksi antara petugas pajak dan masyarakat.
kepala kantor wilayah djp sumatera selatan dan kepulauan bangka belitung, tarmizi, menambahkan bahwa keberadaan piagam ini mencerminkan tekad djp untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, serta membangun kepercayaan dan penghormatan dua arah antara negara dan wajib pajak.
"ini menjadi bukti nyata transformasi peran djp, dari sekadar otoritas pemungut menjadi mitra masyarakat dalam pembangunan bangsa," ujar tarmizi. rabu, 23 juli 2025
ia optimistis, dengan hadirnya piagam ini, pelaksanaan pemungutan pajak serta upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak di wilayah sumsel dan babel dapat terus berjalan secara etis dan profesional, sejalan dengan semangat kemitraan.
isi piagam wajib pajak (per-13/pj/2025):
hak wajib pajak:
1. mendapatkan informasi dan edukasi perpajakan.
2. mendapat layanan perpajakan secara gratis sesuai ketentuan.
3. diperlakukan secara adil, setara, dan dengan penghormatan.
4. membayar tidak lebih dari pajak yang semestinya terutang.
5. mengajukan upaya hukum dan penyelesaian administratif atas sengketa pajak.
6. terjamin kerahasiaan dan keamanan data perpajakan.
7. dapat menunjuk kuasa dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.
8. menyampaikan pengaduan dan laporan pelanggaran perpajakan.
kewajiban wajib pajak:
1. menyampaikan spt secara benar, lengkap, dan jelas.
2. bersikap jujur dan transparan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
3. menjunjung etika, sopan santun, dan moral dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.
4. kooperatif dalam memberikan data dan informasi kepada djp.
5. menggunakan fasilitas perpajakan secara jujur dan sesuai ketentuan.
6. melakukan pembukuan atau pencatatan sesuai aturan.
7. menunjuk kuasa yang sah bila diperlukan.
8. tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apa pun kepada pegawai djp.
dengan peluncuran piagam ini, djp mengharapkan terbentuknya budaya perpajakan yang lebih etis, terbuka, dan saling menghormati antara institusi negara dan masyarakat pembayar pajak.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Palembang 24 Juli 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan