Kota Palembang Adopsi Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah

PALEMBANG,KORANRADAR.ID- Dalam upaya menyusun sistem perbendaharaan yang lebih baik dan mendorong percepatan serta pengelolaan anggaran yang lebih transparan, 4 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Palembang menjadi pelopor dalam sosialisasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).

Menurut Pj Walikota Palembang, Ratu Dewa, penggunaan KKPD merupakan bagian dari amanat Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

"Penerapan KKPD ini akan dilakukan secara bertahap di 4 OPD terlebih dahulu sebagai proyek percobaan, antara lain Inspektorat Kota Palembang, BPKAD, Dinas Kesehatan, dan Kecamatan Kalidoni. Evaluasi akan dilakukan lebih lanjut, dan selanjutnya akan diterapkan di seluruh Satuan Kerja Pemerintah Kota Palembang. Kami berharap penerapan ini akan maksimal, didukung oleh sistem SIPD RI, Bank Sumsel Babel, dan layanan penyedia barang/jasa," katanya pada Jumat (15/03)

BACA JUGA:Musrenbang 2024, Pemkot Palembang Siapkan 5 Program Utama PembangunanBACA JUGA:Musrenbang 2024, Pemkot Palembang Siapkan 5 Program Utama Pembangunan

Ditegaskannya, hal ini menjadi sangat penting terutama dalam mendukung tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien, seiring dengan upaya mendorong transparansi dan percepatan transaksi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

"Peran aktif dari semua pihak sangat diperlukan dalam memperkuat teknologi digital di Pemerintah Kota Palembang. Proses digitalisasi ini dilakukan untuk menjaga inovasi dan mengawal transaksi keuangan Pemerintah Daerah agar memberikan dampak positif pada pelayanan masyarakat melalui transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah," jelasnya.

Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah diharapkan akan memperkuat kerangka teknologi dan kemajuan finansial teknologi di Kota Palembang. Untuk itu, edukasi dan sosialisasi terkait penggunaan transaksi non-tunai seperti ini diharapkan dapat dilakukan secara optimal.

"Kami berharap Bank Sumsel Babel, sebagai bank penempatan RKUD, terus mendukung perluasan dan optimalisasi penggunaan KKPD melalui inovasi dan terobosan baru, serta terus bersinergi dengan pemangku kepentingan lainnya," tambahnya.

"Pemerintah Kota Palembang juga telah menerbitkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 38 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah," pungkasnya.(spt)