KPU Palembang: Tidak Ada Penggelembungan Suara DPR RI di Kecamatan Sukarami

Reporter: Maulana Muhammad |

Editor: Maulana Muhammad |

Jumat , 08 Mar 2024 - 15:16

Komisioner KPU Palembang Arman Darmawan: Tidak Ada Penggelembungan Suara DPR RI di Kecamatan Sukarami --

Penghitungan suara ulang di kecamatan Sukarami ini terpaksa dilakukan setelah adanya protes keras dari sejumlah partai politik khususnya partai Demokrat.

"Ini diduga ada penggelembungan ribuan suara untuk DPR RI dari Kecamatan Sukarami Palembang," ujar Syawaludin.

Namun mengenai dugaan partai mana yang melakukan penggelembungan suara, dirinya belum mengetahui secara pasti dan pihaknya tidak ingin menduga-duga.

"Kita belum tahu dan saya juga tidak ingin menduga-duga yah," jelas Syawaludin.

Dengan penghitungan ulang yang dilakukan KPU Palembang, maka suara yang telah dihitung PPK Sukarami selama ini khusus untuk suara DPR RI dianggap nol atau dimulai dari awal kembali.

Disinggung soal nasib dan keberadaan petugas PPK Sukarami saat ini dan ke depan bagaimana, Syawal memastikan akan dinonaktifkan.

"Mulai Senin kami non aktifkan, jadi ini seratus persen diambil alih KPU Palembang. Sedangkan kabar Ketua PPK, sampai sekarang belum bisa dihubungi,” pungkasnya.

Adapun keputusan KPU Palembang tersebut terkait banyaknya protes dari berbagai partai Politik yang menuding adanya penggelembungan suara di tingkat kecamatan Sukarami Palembang.

Protes tersebut mencuat usai Anggota DPR RI dari Partai Demokrat, Wahyu Sanjaya mengunjungi langsung pelaksanaan rapat pleno perhitungan suara di tingkat Kecamatan Sukarami, Palembang, Minggu, 3 Maret 2024.

Pada rapat Pleno tersebut Wahyu mengingatkan kepada panitia agar trasnparan dan tidak boleh ada kecurangan dalam bentuk apapun.

"Saya sudah sampaikan dalam rapat pleno tadi bahwa proses penghitungan (suara) harus transparan. Tidak boleh ada penggelembungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan," katanya.

Wahyu Sanjaya juga meminta kepada para saksi untuk berpegang teguh terhadap data yang dimiliki, apabila nanti ditemukan adanya perbedaan data suara maka harus dilakukan penghitungan ulang.

"Kami juga sudah minta saksi agar berpegang teguh terhadap data yang mereka miliki. Apabila ada perbedaan maka hitung ulang secara teliti sebelum menandatangani berita acara," katanya.

kpu palembang: tidak ada penggelembungan suara dpr ri di kecamatan sukarami                             palembang, koranradar.id - penghitungan suara ulang untuk kecamatan sukarami yang diambil alaih kpu palembang akhirnya selesai, dan hasilnya tidak ada penggelembungan suara dpr ri di sana.
proses penghitungan suara ulang dpr ri yang diambil alih kpu palembang tersebut akhirnya dapat diselesaikan pada senin, 4 maret 2024 pukul 22.00 wib
sementara untuk penghitungan suara dprd kota palembang dan dprd provinsi sumatera selatan akhirnya dapat diselesaikan pada  pukul 22.45 wib.
mengutip dari sumateraekspres.id, komisioner kpu palembang, arman darmawan mengatakan kalau dari  hasil penghitungan ulang yang dilakukan oleh kpu palembang dan disaksikan oleh para saksi dari berbagai partai politik dan calon legislatif, tidak ditemukan indikasi penggelembungan suara seperti yang dilaporkan sebelumnya.
baca juga:kpu ambil alih rekapitulasi kecamatan sukarame, ppk langsung dinonaktifkan, apa sebab?
"kami telah melakukan perhitungan ulang untuk tujuh kecamatan terkait dugaan penggelembungan suara. semua data yang kami peroleh sesuai, dan semua saksi telah menerima hasil rekapitulasi. dengan kata lain, tidak ada indikasi penggelembungan suara," jelasnya.
sementara itu untuk proses finalisasi dan pengumuman hasil suara untuk calon legislatif atau partai politik akan dilakukan pada sesi rekapitulasi tingkat kpu kota palembang pada selasa, 5 maret 2024.
hal ini memungkinkan para pihak untuk memeriksa data yang ada dan memastikan apakah ada perbedaan atau indikasi penggelembungan suara.
"data yang kami sampaikan saat ini akan disampaikan dalam rekapitulasi di kpu kota palembang. para calon dan saksi dapat memverifikasi data dari partai atau calon legislatif mereka dengan hasil perhitungan ulang yang kami lakukan."
"namun, ini belum final karena masih ada proses rekapitulasi di tingkat provinsi dan kota palembang," tambahnya. 
baca juga:kpu oku timur mulai lakukan rapat pleno rekapitulasi pemilu 2024, berakhir 3 maret 2024
sebelumnya kpu palembang telah mengnonaktifkan ppk kecamatan suarami dan mengambil alih tugas untuk melakukan penghitungan ulang suara.
nampak beberapa aparat polisi mengawal kotak suara menggunakan truk untuk dilakukan penghitungan ulang suara karena terindikasi adanya pengelembungan suara di kecamatan sukarami palembang.
"malam ini, kami kpu palembang mengambil alih penghitungan ulang, khusus untuk penghitungan dpr ri kota palembang ada 13 tps kebun bunga, dprd provinsi ada 45 tps dan 5 tps untuk dprd kota palembang di kelurahan sukajaya," kata ketua kpu kota palembang syawaludin minggu, 3 maret 2024.
penghitungan suara ulang di kecamatan sukarami ini terpaksa dilakukan setelah adanya protes keras dari sejumlah partai politik khususnya partai demokrat.
"ini diduga ada penggelembungan ribuan suara untuk dpr ri dari kecamatan sukarami palembang," ujar syawaludin.
namun mengenai dugaan partai mana yang melakukan penggelembungan suara, dirinya belum mengetahui secara pasti dan pihaknya tidak ingin menduga-duga.
baca juga:pkb palembang bakal laporkan kpu palembang ke dkpp dan bawaslu
"kita belum tahu dan saya juga tidak ingin menduga-duga yah," jelas syawaludin. 
dengan penghitungan ulang yang dilakukan kpu palembang, maka suara yang telah dihitung ppk sukarami selama ini khusus untuk suara dpr ri dianggap nol atau dimulai dari awal kembali. 
disinggung soal nasib dan keberadaan petugas ppk sukarami saat ini dan ke depan bagaimana, syawal memastikan akan dinonaktifkan.
"mulai senin kami non aktifkan, jadi ini seratus persen diambil alih kpu palembang. sedangkan kabar ketua ppk, sampai sekarang belum bisa dihubungi,” pungkasnya.
adapun keputusan kpu palembang tersebut terkait banyaknya protes dari berbagai partai politik yang menuding adanya penggelembungan suara di tingkat kecamatan sukarami palembang. 
protes tersebut mencuat usai anggota dpr ri dari partai demokrat, wahyu sanjaya mengunjungi langsung pelaksanaan rapat pleno perhitungan suara di tingkat kecamatan sukarami, palembang, minggu, 3 maret 2024.
baca juga:bawaslu sumsel perintahkan kpud oku selatan lakukan penghitungan ulang surat suara caleg dpr ri
pada rapat pleno tersebut wahyu mengingatkan kepada panitia agar trasnparan dan tidak boleh ada kecurangan dalam bentuk apapun.
"saya sudah sampaikan dalam rapat pleno tadi bahwa proses penghitungan (suara) harus transparan. tidak boleh ada penggelembungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan," katanya.
wahyu sanjaya juga meminta kepada para saksi untuk berpegang teguh terhadap data yang dimiliki, apabila nanti ditemukan adanya perbedaan data suara maka harus dilakukan penghitungan ulang.
"kami juga sudah minta saksi agar berpegang teguh terhadap data yang mereka miliki. apabila ada perbedaan maka hitung ulang secara teliti sebelum menandatangani berita acara," katanya.
dari data yang di dapat tim pemenangan partai demokrat, terjadi dugaan penggelembungan 5.500 suara untuk caleg tertentu di ppk kecamatan sukarami.
"tapi saya yakin ppk mengetahui kondisi apa adanya, dan mereka dapat amanah sesuai sumpah yang mereka ucapkan saat pelantikan," kata wahyu.