KADIN: Sektor Pelayaran Tumbuh 10,19 Persen, Dorong Ekonomi Nasional Tetap Stabil

JAKARTA, KORANRADAR.ID – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menegaskan peran penting sektor pelayaran dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Kadin mencatat, sektor pelayaran mencatatkan pertumbuhan tertinggi di antara moda transportasi lain, yakni mencapai 10,19 persen pada kuartal III tahun 2025.

Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Kadin Indonesia, Carmelita Hartoto, mengatakan pelayaran memiliki posisi strategis sebagai urat nadi perekonomian dan konektivitas antarwilayah di Indonesia.

“Tidak berlebihan jika dikatakan sektor transportasi, terutama pelayaran, merupakan salah satu nadi denyut perekonomian nasional,” ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu (9/11/2025).

Menurut Carmelita, kontribusi sektor pelayaran tidak hanya pada aspek logistik dan konektivitas, tetapi juga berdampak besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan stabilitas pasokan barang di seluruh daerah.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, sektor transportasi menyumbang 6,10 persen terhadap PDB nasional pada kuartal III 2025, dengan tingkat pertumbuhan mencapai 8,62 persen. Dari seluruh moda transportasi, pelayaran menempati posisi tertinggi dengan pertumbuhan 10,19 persen.

“Pencapaian itu menunjukkan bahwa pelayaran bukan sekadar penggerak distribusi, tetapi juga bagian penting dari ekosistem ekonomi yang berkontribusi pada ketahanan logistik nasional,” jelas Carmelita.

Dari sisi ketenagakerjaan, sektor transportasi juga memberikan kontribusi besar. BPS mencatat, per Agustus 2025 sektor ini menyerap sekitar 6,3 juta tenaga kerja, setara dengan 4,28 persen dari total tenaga kerja nasional.

Carmelita menilai angka tersebut menunjukkan besarnya dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan sektor transportasi, terutama pelayaran, dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penguatan sektor pelayaran harus berjalan seiring dengan pembangunan infrastruktur nasional. Menurutnya, berbagai proyek strategis seperti Jalan Tol Trans Sumatera telah terbukti mempercepat pergerakan logistik, membuka lapangan kerja baru, serta meningkatkan aktivitas industri kecil dan menengah di daerah.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi tantangan utama dalam melanjutkan proyek-proyek infrastruktur besar. Oleh karena itu, Kadin mendorong pemanfaatan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP) untuk memperluas sumber pembiayaan.

“Skema KPBU dapat menjadi terobosan dalam membangun infrastruktur yang berkelanjutan, dengan melibatkan sektor swasta nasional dalam pendanaan, teknologi, dan inovasi,” jelas Carmelita.

Meski begitu, ia mengakui masih ada tantangan dalam penerapan KPBU, terutama pada aspek tata kelola dan birokrasi yang dinilai masih kompleks.

“Jika tantangan ini dapat disederhanakan, kolaborasi pemerintah dan dunia usaha akan semakin kuat dalam mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional,” tutup Carmelita.