DPRD dan Publik Minta Dirut PDAM Tirta Musi Palembang dari Kalangan Profesional dan Berpengalaman

PALEMBANG, KORANRADAR.ID - Sejumlah pihak di Kota Palembang menyoroti proses seleksi calon Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirta Musi Palembang yang kini tengah berlangsung. Baik unsur legislatif maupun pengamat publik menekankan pentingnya memilih sosok yang profesional, berintegritas, dan berpengalaman dalam mengelola badan usaha milik daerah (BUMD) strategis tersebut.

Ketua DPRD Kota Palembang Ali Subri meminta agar proses penetapan Dirut PDAM dilakukan secara objektif dan bebas dari kepentingan politik. Ia menegaskan, jabatan tersebut harus diisi oleh figur yang benar-benar memahami manajemen pelayanan publik dan pengelolaan air bersih.

“Kita berharap Dirut PDAM yang baru nanti adalah orang yang berpengalaman dan bekerja profesional. Kalau dalam seleksi ada titipan, maka seleksi itu menjadi tidak bermakna,” ujarnya, Selasa (11/11/2025).

Ali mengingatkan bahwa PDAM Tirta Musi memiliki kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang. Karena itu, penempatan pucuk pimpinan harus dilakukan secara tepat agar kinerja dan layanan kepada masyarakat semakin meningkat.

“PDAM memberikan kontribusi besar untuk PAD Palembang. Jangan sampai yang menjabat bukan orang yang tepat, karena itu bisa berpengaruh terhadap kinerja dan pelayanan,” tegasnya.

Senada, Ketua Fraksi PAN DPRD Palembang H. Sudirman juga menekankan agar tiga nama calon Dirut PDAM yang sudah diserahkan Wali Kota Palembang ke Kementerian Dalam Negeri dipilih secara transparan dan profesional.

“Kita berharap Dirut yang terpilih nanti benar-benar berpengalaman di bidangnya. Kalau itu dijalankan, saya optimistis PDAM akan semakin maju dan masyarakat Palembang bisa merasakan pelayanan air bersih yang merata,” ujarnya.

Sudirman mengingatkan, air bersih merupakan kebutuhan pokok masyarakat sehingga pengelolaan PDAM harus dijalankan oleh orang yang memiliki kompetensi dan visi pelayanan publik yang kuat.

“Kalau jabatan Dirut PDAM dipolitisasi, risikonya besar. PDAM bisa merugi karena dipimpin oleh orang yang tidak sesuai bidangnya,” tambahnya.

Sementara itu, pengamat sosial dan politik Sumatera Selatan, Bagindo Togar, turut menyoroti pentingnya proses seleksi yang independen dan bebas intervensi. Ia menilai, Wali Kota Palembang selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan seleksi berjalan objektif dan bersih.

“Penilaian terhadap calon direksi PDAM harus tetap dikomandoi oleh Wali Kota. Tidak boleh ada kekuatan lain, baik politik maupun pejabat tertentu, yang mencoba mempengaruhi hasil seleksi,” tegas Bagindo.

Menurutnya, PDAM Tirta Musi adalah lembaga publik yang berperan penting dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, bukan tempat kompromi jabatan. Karena itu, ia menekankan pentingnya memilih kandidat dengan portofolio kuat, kapasitas manajerial, dan integritas tinggi.

“Utamakan kandidat yang punya pengalaman nyata di BUMD atau lembaga publik. Jangan ada titipan, jangan ada intervensi. PDAM ini bukan tempat eksperimen politik,” ujarnya.

Bagindo juga menegaskan agar Tim Seleksi (Timsel) menjalankan tugas secara independen tanpa tekanan dari pihak mana pun.