Pemkab Muba dan Bank Sumsel Babel Sinergi Wujudkan Pajak Daerah Digital dan Transparan

PALEMBANG, KORANRADAR.ID — Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) resmi menjalin kerja sama strategis dengan Bank Sumsel Babel (BSB) untuk memperkuat sistem pajak daerah berbasis digital. Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian antara Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Muba dan Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu, yang berlangsung di Kantor Pusat BSB Jakabaring, Palembang.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Pemkab Muba dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efisien, sejalan dengan arah transformasi digital di sektor publik.

Melalui kerja sama tersebut, seluruh proses pembayaran pajak dan retribusi daerah kini akan dilakukan secara nontunai, menggunakan sistem Virtual Account (VA) dan berbagai kanal pembayaran digital milik Bank Sumsel Babel. Inovasi ini diharapkan mempermudah masyarakat dalam menunaikan kewajiban pajak kapan pun dan di mana pun, sekaligus menekan potensi kebocoran penerimaan daerah serta mempercepat proses pelaporan keuangan pemerintah.

PPS Direktur Utama Bank Sumsel Babel Festero Mohamad Papeko menegaskan, sinergi ini merupakan langkah nyata BSB dalam mendukung digitalisasi keuangan daerah.

“Kami percaya, kemajuan daerah akan terwujud bila sistem keuangannya transparan dan efisien. Bank Sumsel Babel berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pembayaran digital, mengoptimalkan penerimaan pajak, dan memastikan tata kelola keuangan yang modern dan akuntabel,” ujarnya. Rabu, 29 Oktober 2025.

Didukung infrastruktur perbankan yang mumpuni, Bank Sumsel Babel akan menghadirkan beragam solusi digital seperti QRIS, Virtual Account, dan integrasi RKUD Digital yang terhubung langsung dengan sistem keuangan pemerintah daerah. Kolaborasi ini juga diharapkan mampu meningkatkan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Kabupaten Muba.

Sinergi antara Pemkab Muba dan Bank Sumsel Babel ini menjadi tonggak penting dalam mendorong budaya transaksi nontunai di masyarakat sekaligus memperkuat semangat good governance di tingkat daerah.