JAMSAKI Desak Pemkot Palembang Evaluasi Mutasi Pejabat di Dinas PUPR

Reporter: Zarkasi |

Editor: Salamun Sajati |

Senin , 06 Oct 2025 - 17:03

jamsaki, pemkot palembang, mutasi pejabat, aksi demo, DPRD Kota Palembang.--

jamsaki desak pemkot palembang evaluasi mutasi pejabat di dinas pupr                            teks poto
/// puluhan massa jaringan masyarakat sipil anti korupsi indonesia (jamsaki) sambangi dprd kota palembang untuk melaksanakan aksi damai terkait kebijakan mutasi jabatan yang terjadi dilingkungan jajaran pemerintahan kota palembang
 
minta pemkot palembang evaluasi mutasi pejabat di dinas pupr palembang
palembang,rp - puluhan massa jaringan masyarakat sipil anti korupsi indonesia (jamsaki) sambangi dprd kota palembang untuk melaksanakan aksi damai terkait kebijakan mutasi jabatan yang terjadi dilingkungan jajaran pemerintahan kota palembang, sumatera selatan, sorotan tajam tertuju pada penempatan seorang pejabat golongan penata tingkat 1 (3d) sebagai sekretaris dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota palembang.
aksi massa yang dimotori oleh david koordinator aksi dan di dampingi oleh satria, dorres angga, reza mao, mukri dan rahmat sandi koordinator lapangan, senin 6 oktober 2026
“menyikapi kebijakan mutasi jabatan yang terjadi dilingkungan jajaran pemerintahan kota palembang, sorotan tajam tertuju pada penempatan seorang pejabat golongan penata tingkat 1 (3d) sebagai sekretaris dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota palembang, penunjukan ini dinilai tidak sesuai dengan kapasitas dan tupoksi (tuga pokok dan fungsi yang seharusnya diemban oleh seorang sekretaris dinas,”ujar david dalam orasinya.
dilanjutkan davido golongan dan kapasitas pejabat tersebut jelas kurang pas untuk menempati posisi sekretaris jabatan strategis, seharusnya di isi oleh figur dengan pengalaman dan kapabilitas yang mumpuni, kejanggalan semakin mencuak karena pejabat yang berinisial “r”.
"r jjuga merangkap jabatan sebagai pelaksana tugas (plt) kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota palembang,”tambahnya.
situasi rangkap jabatan ini dinilai sangat berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan menghambat kinerja optimal dinas yang memiliki anggaran besar dan proyek-proyek infrastruktur vital bagi kota palembang.
“bagaimana mungkin seorang pejabat dengan golongan 3d bisa mengawasi dan mengkoordinasikan pekerjaan di dinas sebesar dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota palembang, ini jelas merusak sistem dan membuka celah penyalahgunaan wewenang jahatan dan anggaran yang akan terjadi dilingkungan kinerja dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota palembang,”ungkapnya.
oleh karena itu pihaknya meminta kepada dprd kota palembang untuk segera memanggil dan memeriksa walikota palembang, wakil walikota palembang. (zar)
 
bacok 
judul : 
deskripsi: 
tag : 
tag long tail : jamsaki desak pemkot palembang, mutasi pejabat di dinas pupr
 
palembang,koranradar.id - puluhan massa yang tergabung dalam jaringan masyarakat sipil anti korupsi indonesia (jamsaki) menggelar aksi damai di depan gedung dprd kota palembang, senin (6/10/2026). mereka menyoroti kebijakan mutasi pejabat di lingkungan pemerintah kota palembang yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan struktural jabatan.
koordinator aksi, david, didampingi koordinator lapangan satria, dorres angga, reza mao, mukri, dan rahmat sandi, menyampaikan keberatannya terhadap penempatan seorang pejabat golongan penata tingkat i (3d) sebagai sekretaris dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (pupr) kota palembang.
“penunjukan pejabat dengan golongan 3d sebagai sekretaris dinas pupr tidak sesuai dengan kapasitas dan tupoksi jabatan strategis. posisi sekretaris dinas seharusnya diisi oleh figur dengan pengalaman dan kapabilitas yang lebih tinggi,” tegas david dalam orasinya.
ia juga menyebut bahwa pejabat berinisial r yang dimaksud bukan hanya menjabat sebagai sekretaris dinas, tetapi juga merangkap sebagai pelaksana tugas (plt) kepala dinas pupr kota palembang.
“rangkap jabatan ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan menghambat kinerja dinas pupr yang mengelola anggaran besar serta proyek-proyek infrastruktur vital bagi kota palembang,” tambahnya.
menurut jamsaki, kondisi tersebut membuka celah terhadap lemahnya mekanisme pengawasan dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan.
 “bagaimana mungkin pejabat golongan 3d mengawasi dan mengkoordinasikan pekerjaan sebesar dinas pupr? ini berisiko merusak sistem,” ujarnya.
atas dasar itu, jamsaki meminta dprd kota palembang untuk segera memanggil dan memeriksa wali kota dan wakil wali kota palembang guna dimintai klarifikasi mengenai kebijakan mutasi tersebut.
aksi berjalan kondusif dengan pengawalan aparat kepolisian. hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak pemerintah kota palembang maupun dinas pupr.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Palembang 7 Oktober 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan