Pintu Gerbang Sumsel Dibuka! Pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat Siap Dimulai

PALEMBANG, KORANRADAR.ID – Pembangunan Pelabuhan Samudera Tanjung Carat, proyek strategis yang dinanti-nantikan masyarakat Sumatera Selatan, kembali menunjukkan kemajuan signifikan. Pemerintah Provinsi Sumsel kini secara resmi mengantongi sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) seluas 59,95 hektare dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), langkah krusial untuk memulai tahap konstruksi.

​Sertifikat HPL tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kanwil BPN Sumsel kepada Gubernur Sumsel, H Herman Deru, dalam Rapat Koordinasi Awal Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Sumsel.

​“Ini adalah bukti nyata bahwa proyek pelabuhan Tanjung Carat bukan sekadar wacana. Legalitas lahan adalah syarat utama untuk melanjutkan tahap konstruksi,” tegas Gubernur Herman Deru.

BACA JUGA: 2025, Optimis Tanjung Carat Groundbreaking

​Dampak Ekonomi Proyek Pelabuhan Tanjung Carat

​Gubernur Deru menjelaskan bahwa Pelabuhan Tanjung Carat akan memainkan peran vital dalam mendukung arus logistik dan meningkatkan daya saing ekonomi daerah. “Pelabuhan ini akan menjadi gerbang ekspor bagi komoditas unggulan Sumsel, seperti karet, sawit, dan batu bara,” tambahnya.

​Kehadiran pelabuhan samudera ini juga diharapkan dapat menekan biaya logistik yang selama ini bergantung pada pelabuhan di provinsi lain. Efisiensi biaya distribusi ini akan menjadikan produk-produk dari Sumsel lebih kompetitif di pasar nasional maupun global.

​Selain itu, proyek pelabuhan ini diprediksi akan menarik investasi baru di sektor industri, transportasi, dan jasa. Dengan infrastruktur yang memadai, kawasan ekonomi baru akan terbentuk, membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

​Sinergi Pemerintah Daerah untuk Percepatan Proyek

​Penyerahan sertifikat ini bertepatan dengan pelaksanaan rakor GTRA yang berfokus pada reforma agraria dan tata ruang. Dalam kesempatan itu, Gubernur Herman Deru mengajak seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk mendukung program ini dengan alokasi anggaran yang memadai.

​“Jangan hanya menunggu program dari pusat. Pemerintah daerah harus proaktif mengawal perencanaan tata ruang yang mendukung konektivitas,” tegasnya.

​Kepala Kanwil BPN Sumsel, Asnawati, menyebut rakor ini mengusung tema “Merajut Akselerasi Reforma Agraria serta Pembangunan Berkelanjutan melalui SDM Unggul, Ketahanan Pangan, Ekonomi, dan Konektivitas Digital Menuju Kemandirian di Provinsi Sumatera Selatan.”

​Acara tersebut juga dihadiri oleh Plt. Dirjen Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN RI, Sekda Sumsel, serta jajaran OPD terkait. Kehadiran mereka menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mempercepat pembangunan strategis di daerah.

​Dengan adanya kepastian hukum atas lahan, proyek Pelabuhan Tanjung Carat kini memasuki fase krusial. “Kami akan memastikan pelabuhan ini selesai sesuai target agar manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat,” pungkas Gubernur. (tim)