Wajib Pajak di Palembang Kecewa Kanwil DJP Sumsel Babel Tak Jalankan Putusan Pengadilan Pajak

Reporter: Salamun Sajati |

Editor: Swan |

Senin , 17 Feb 2025 - 08:12

Direktur PT AA, T E, selaku Wajib Pajak didampingi Kuasa Hukum Pajak Andreas Budiman, saat berada di Kanwil DJP Sumsel Babel-Salamun/Radar Palembang -

Atas selisihnya sesuai ketentuan wajib pajak mengajukan upaya hukum pajak dan terbitlah putusan PP tertanggal 23 Oktober 2024 yang mengabulkan sebagian gugatan atas SKPLB.

SKPLB adalah produk hukum pajak yang diterbitkan apabila setelah dilakukan pemeriksaan oleh kantor pajak.

Ternyata jumlah pembayaran pajak oleh Wajib Pajak lebih besar daripada jumlah pokok pajak yang seharusnya dibayar.

"Kita percaya kalau DJP tidak mungkin ada yang berniat menzolimi Wajib Pajak dengan memanfaatkan jabatan dan tugasnya,"jelas dia.

Namun, sambung dia, kesannya disini interpretasi hukum mereka dibuat seolah-olah untuk menghindari kewajiban hukum yang seharusnya itu yang harus diperjelas agar wajib pajak bisa mempercayai institusi ini memang fair dan menghormati hukum sehingga WP pun ikut mematuhi kewajiban mereka yang seharusnya ungkap PH yang juga konsultan pajak ini.

Beliau pun juga mengingatkan kalau menurut penjelasan SEMA no 2 tahun 2024, DJP ataupun BC tidak dapat mengajukan PK tanpa novum baru, jika WP sebagai masyarakat sudah dimenangkan oleh pengadilan.

Mengingat WP sebagai rakyat yang sudah mematuhi kewajiban mereka dan banding hanya karena mempertahankan hak mereka yang tidak seharusnya ditanggung. Ungkapnya.

"Kita kecewa, kalau ada masalah kantor pajak lambat mengeluarkan uang untuk wajib pajak, jika posisi terbalik wajib pajak langsung diminta membayar, tapi kita mendapat pengetahuan baru untuk teman teman pengusaha kita jadinya,"jelas dia.

"Kalau disampaikan oleh Petugas kemarin, artinya WP juga bisa menerbitkan SP2G sementara mengajukan PK. ,Ini hikmahnya yang bisa saya bagi untuk teman teman pengusaha yang lain," ujar TE menutup pembicaraan.

Tag : wajib pajak, djp sumsel babel, restitusi pajak, dirjen pajak, pajak

wajib pajak di palembang kecewa kanwil djp sumsel babel tak jalankan putusan pengadilan pajak                            palembang,koranradar.id - meskipun gugatannya dikabulkan oleh pengadilan pajak, namun wajib pajak di kota palembang kecele lantaran menilai kanwil djp sumsel babel tak menjalankan putusan itu, minggu 16 februari 2025. 
direktur pt aa, t e selaku wakil wajib pajak didampingi kuasa hukum pajak andreas budiman menjelaskan bahwa peristiwa ini berawal pada tahun 2021 lalu. 
dimana, wajib pajak meminta restitusi atas ppn atas masa desember 2020, sesuai aturan setiap pengajuan restitusi harus dilakukan pemeriksaan pajak. 
ketika dilakukan pemeriksaan pajak terbitlah nilai restitusi hanya 20% dari nilai yang diajukan pada tahun 2023, atas selisihnya sesuai ketentuan wajib pajak mengajukan upaya hukum pajak dan terbitlah putusan pengadilan pajak (pp) tertanggal 23 oktober 2024.
baca juga:pengundian super grand prize pesirah bank sumsel babel
nah berdasarkan itu pula, ia bersama kliennya mendatangi kanwil djp sumsel babel, tujuannya menanyakan pelaksanaan atas putusan pengadilan pajak yang menerima sebagian gugatan atas surat ketetapan pajak lebih bayar (skplb) ppn masa desember 2020. 
"namun, menurut petugas yang kita temui, djp sudah melakukan pelaksanan putusan dengan diterbitkan sp2g tak lama setelah menerima salinan putusan dari pengadilan pajak dan djp juga melakukan peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak tersebut," ungkap andreas, minggu 16 februari 2025.
namun demikian, menurut kuasa hukum pajak pt aa, andreas budiman, sampai saat ini putusan tersebut belum dilaksanakan dalam artian pt aa belum menerima pencairan atas skplb itu.
"sesuai pasal 88 ayat 2 uu pengadilan pajak no 14 tahun 2002 bahwa putusan harus dilaksanakan paling lama 30 hari setelah diterimanya salinan putusan," jelasnya.
baca juga:realisasi pajak daerah sumsel lampaui target
dijelaskan, terkait kanwil djp sumsel babel melakukan peninjauan kembali, andreas menerangkan itu adalah hak pihak djp dan menghormatinya.
"kita menghormati itu, tapi menurut pasal 89 ayat 2 uu pengadilan pajak menyatakan bahwa pengajuan pk tidak menunda pelaksaan putusan pengadilan pajak," kata dia.
dalam kontruksinya, wajib pajak meminta restitusi atas ppn atas masa desember 2020, sesuai aturan setiap pengajuan restitusi harus dilakukan pemeriksaan pajak. 
ketika dilakukan pemeriksaan pajak terbitlah nilai restitusi hanya 20 persen dari nilai yang diajukan.
baca juga:november 2024, pajak daerah terealisasi rp 45 m
atas selisihnya sesuai ketentuan wajib pajak mengajukan upaya hukum pajak dan terbitlah putusan pp tertanggal 23 oktober 2024 yang mengabulkan sebagian gugatan atas skplb.
skplb adalah produk hukum pajak yang diterbitkan apabila setelah dilakukan pemeriksaan oleh kantor pajak.
ternyata jumlah pembayaran pajak oleh wajib pajak lebih besar daripada jumlah pokok pajak yang seharusnya dibayar. 
"kita percaya kalau djp tidak mungkin ada yang berniat menzolimi wajib pajak dengan memanfaatkan jabatan dan tugasnya,"jelas dia.
baca juga:ri perkuat ekonomi usai trump tolak kesepakatan pajak global
namun, sambung dia, kesannya disini interpretasi hukum mereka dibuat seolah-olah untuk menghindari kewajiban hukum yang seharusnya itu yang harus diperjelas agar wajib pajak bisa mempercayai institusi ini memang fair dan menghormati hukum sehingga wp pun ikut mematuhi kewajiban mereka yang seharusnya ungkap ph yang juga konsultan pajak ini. 
beliau pun juga mengingatkan kalau menurut penjelasan sema no 2 tahun 2024, djp ataupun bc tidak dapat mengajukan pk tanpa novum baru, jika wp sebagai masyarakat sudah dimenangkan oleh pengadilan. 
mengingat wp sebagai rakyat yang sudah mematuhi kewajiban mereka dan banding hanya karena mempertahankan hak mereka yang tidak seharusnya ditanggung. ungkapnya. 
baca juga:meriahkan cap go meh, astra motor sumsel hadirkan honda at family day
"kita kecewa, kalau ada masalah kantor pajak lambat mengeluarkan uang untuk wajib pajak, jika posisi terbalik wajib pajak langsung diminta membayar, tapi kita mendapat pengetahuan baru untuk teman teman pengusaha kita jadinya,"jelas dia. 
"kalau disampaikan oleh petugas kemarin, artinya wp juga bisa menerbitkan sp2g sementara mengajukan pk. ,ini hikmahnya yang bisa saya bagi untuk teman teman pengusaha yang lain," ujar te menutup pembicaraan.
 
 
tag : wajib pajak, djp sumsel babel, restitusi pajak, dirjen pajak, pajak 
 
tag long tail : wajib pajak di kota palembang, kanwil djp sumsel babel
 
teks poto
// poto di depan kantor djp sumsel babel, direktur pt aa, t e, selaku wajib pajak didampingi kuasa hukum pajak andreas budiman