Kurang Perhitungan, Program Bantuan Cabup Toha Tohet Rp 25 Juta Tiap KK Bakal APBD Muba Defisit

Reporter: Zarkasih |

Editor: Swan |

Sabtu , 02 Nov 2024 - 09:54

Bagindo Togar pengamat politik Sumsel -Dokumen -

PALEMBANG,KORANRADAR.ID- Berbagai program dicanangkan oleh calon bupati untuk Meraup suara dukungan dari masyarakat.

Salah satunya program bantuan Rp25 Juta tiap KK yang akan dicanangkan oleh Cabup Muba nomor urut 02 Toha Tohet namun program tersebut diprediksi akan membuat APBD Kabupaten Muba defisit.

Hal ini disampaikan Pengamat Politik Sumsel Bagindo Togar. Menurutnya, program tersebut brutal dan tidak masuk akal.

"Jumlah Kepala Keluarga (Kk )di Muba minimal 100 ribu Kk. Bagaimana mungkin tiap KK dapat Rp25 Juta, artinya akan menelan anggaran hampir Rp2,5 Triliun sementara APBD Muba Rp4, 2Triliun. Ini jelas ugal ugalandan tidak masuk akal,"kata Bagindo, Sabtu 2 november 2024.

BACA JUGA:Komisi VII DPR RI Bakal Rapat Bareng Pemerintah Bahas Sritex

Lanjut dia, kalau program tersebut di implementasikan tentu Pemkab Muba akan defisit dan program-program strategis lainnya tidak bisa dijalankan alias stagnan.

"Ini membuktikan kalau kandidat tidak memiliki pemahaman yang baik dan cenderung menggunakan syahwat guna mewujudkan keinginan agar memperoleh Jabatan yang sarat muatan kekuasaan," ulasnya.

Direktur Eksekutif Forum Demokrasi Sriwijaya (FORDES) ini menilai, debat kandidat cabup cawabup Muba menunjukkan dengan jelas kualitas pendidikan dan pemahaman masing-masing kandidat terhadap kondisi kekinian.

"Masyarakat bisa menilai sendiri, ironis juga melihat salah satu paslon gagal paham soal akan diksi juga persepsi tentang demokrasi dan gender,"cetusnya.

Dalam debat Cabup ini tampak kesulitan menanggapi beberapa pertanyaan sejak awal debat, bahkan sempat meminta wakilnya, Rohman, untuk menjawab pertanyaan mengenai infrastruktur jalan.

Namun, saat pertanyaan dari panelis Rudi Kurniawan mengenai upaya peningkatan kualitas demokrasi lokal disampaikan, Toha tampak percaya diri menjawabnya. Ia mengungkapkan gagasan untuk melakukan “kontrol publik” dengan cara mengunjungi rumah warga secara rutin.

“Kami akan melakukan kontrol publik. Dengan cara melakukan kunjungan ke rumah-rumah warga, minimal satu bulan satu kali,”ucap Toha Tohet.

Bukannya mendapat simpati, jawaban ini justru menuai respons negatif, karena pendekatan tersebut dianggap tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan kebebasan berpendapat alias dikhawatirkan paslon ini kelak akan acapkali melakukan intervensi terhadap hak hak publik masyarakat. Dan ini akan sangat berbahaya bagi dinamika serta pertumbuhan Demokrasi dibumi serasan sekate ini.

Alih-alih memperkuat demokrasi lokal dan mendekatkan hubungan dengan masyarakat, rencana tersebut dinilai berpotensi menimbulkan ragam praktek anti demokrasi.

Sebab, dalam demokrasi yang sehat, kebebasan berpendapat dan ruang publik yang terbuka merupakan fondasi penting bagi pemerintahan yang transparan, bebas, anti diskriminasi dan akuntabel.

"Jika benar akan melakukan kontrol publik, maka dia ini sesugguhnya tidak paham apa yang dimaksud dengan diksi plus artikulasi demokrasi. Lebih parahnya, kalau dia tidak berniat menyamoaikan itu, justru dia sesugguhnya tidak paham dengan pertanyaan panelis,"ujarnya.

wajar saja bila paslon Toha Tohet mengakui dan mengapresiasi debat publik pertama pemilihan Bupati kab. Musi Banyuasin kemarin rivalnya paslon no 01 Ir.Hj.Lucyanti SE dan Dr. H. Syafruddin SH MH jelas lebih unggul dan belum sepadan dengan mereka, yang dikarenakan tingkat dan kwalitas pendidikan serta pengalaman dibidang pemerintahan.

kurang perhitungan, program bantuan cabup toha tohet rp 25 juta tiap kk bakal apbd muba defisit                            
palembang,koranradar.id-  berbagai program dicanangkan oleh calon bupati untuk meraup suara dukungan dari masyarakat.
 
salah satunya program bantuan rp25 juta tiap kk yang akan dicanangkan oleh cabup muba nomor urut 02 toha tohet namun program tersebut diprediksi akan membuat apbd kabupaten muba defisit. 
 
hal ini disampaikan pengamat politik sumsel bagindo togar. menurutnya, program tersebut brutal dan tidak masuk akal. 
 
"jumlah kepala keluarga (kk )di muba minimal 100 ribu kk. bagaimana mungkin tiap kk dapat rp25 juta, artinya akan menelan anggaran hampir rp2,5 triliun sementara apbd muba rp4, 2triliun. ini jelas ugal ugalandan tidak masuk akal,"kata bagindo, sabtu 2 november 2024.
baca juga:komisi vii dpr ri bakal rapat bareng pemerintah bahas sritex 
 
lanjut dia, kalau program tersebut di implementasikan tentu pemkab muba akan defisit dan program-program strategis lainnya tidak bisa dijalankan alias stagnan. 
 
 
"ini membuktikan kalau kandidat tidak memiliki pemahaman yang baik dan cenderung menggunakan syahwat guna mewujudkan keinginan agar memperoleh jabatan yang sarat  muatan kekuasaan," ulasnya. 
 
direktur eksekutif forum demokrasi sriwijaya (fordes) ini menilai, debat kandidat cabup cawabup muba menunjukkan dengan jelas kualitas pendidikan dan pemahaman masing-masing kandidat terhadap kondisi kekinian. 
 
"masyarakat bisa menilai sendiri, ironis juga melihat salah satu paslon gagal paham soal akan diksi juga persepsi tentang demokrasi dan gender,"cetusnya. 
 
dalam debat cabup ini tampak kesulitan menanggapi beberapa pertanyaan sejak awal debat, bahkan sempat meminta wakilnya, rohman, untuk menjawab pertanyaan mengenai infrastruktur jalan.
 
namun, saat pertanyaan dari panelis rudi kurniawan mengenai upaya peningkatan kualitas demokrasi lokal disampaikan, toha tampak percaya diri menjawabnya. ia mengungkapkan gagasan untuk melakukan “kontrol publik” dengan cara mengunjungi rumah warga secara rutin.
 
“kami akan melakukan kontrol publik. dengan cara melakukan kunjungan ke rumah-rumah warga, minimal satu bulan satu kali,”ucap toha tohet.
 
bukannya mendapat simpati, jawaban ini justru menuai respons negatif, karena pendekatan tersebut dianggap tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan kebebasan berpendapat alias  dikhawatirkan paslon ini kelak akan acapkali melakukan intervensi terhadap hak hak publik masyarakat. dan ini akan sangat berbahaya bagi dinamika serta pertumbuhan demokrasi dibumi serasan sekate ini. 
 
alih-alih memperkuat demokrasi lokal dan mendekatkan hubungan dengan masyarakat, rencana tersebut dinilai berpotensi menimbulkan ragam praktek anti demokrasi.
 
sebab, dalam demokrasi yang sehat, kebebasan berpendapat dan ruang publik yang terbuka merupakan fondasi penting bagi pemerintahan yang transparan, bebas, anti diskriminasi dan akuntabel. 
 
"jika benar akan melakukan kontrol publik, maka dia ini sesugguhnya tidak paham apa yang dimaksud dengan diksi plus artikulasi demokrasi. lebih parahnya, kalau dia tidak berniat menyamoaikan itu, justru dia sesugguhnya tidak paham dengan pertanyaan panelis,"ujarnya.

wajar saja bila paslon toha tohet mengakui dan mengapresiasi debat publik pertama pemilihan bupati kab. musi banyuasin kemarin rivalnya paslon no 01 ir.hj.lucyanti se dan dr. h. syafruddin sh mh jelas lebih unggul dan belum sepadan dengan mereka, yang dikarenakan tingkat dan kwalitas pendidikan serta pengalaman dibidang pemerintahan.

Tag

Share