Pengelolaan Keuangan Desa Wajib Tertib Administrasi

BANYUASIN, KORANRADAR.ID - Guna optimalisasi dan memastikan pengelolaan keuangan, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banyuasin Ir. Erwin Ibrahim.,ST.,MM.,MBA menghadiri Forum Kolaboratif Pengawasan Desa Tahun 2023 di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang berlangsung di Ballroom Hotel Santika Premiere Palembang, Kamis (23/11/2023).

Kegiatan Forum Kolaboratif dibuka secara langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Sumsel Dr. Agus Fatoni, M.SI yang mengusung tema “Sinergi APIP Kawal Akuntabilitas Desa”.

Dalam arahannya, Pj. Gubernur Provinsi Sumsel Dr. Agus Fatoni mengatakan forum kolaborasi pengawasan dilaksanakan untuk melakukan pengawasan terhadap pengelola keuangan desa agar dapat bersinergi dan berkolaborasi dalam membangun desa. Pemerintah akan mengawasi secara internal dan eksternal serta tetap bekerja sesuai perundang-undangan juga harus tau peraturan, regulasi, dan kebijakan dalam pengelolaan keuangan.

“Forum Kolaboratif ini diinisiasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan harapan dapat bersinergi dalam membangun desa baik tingkat Kabupaten dan Kota harus benar-benar akuntabel dan transparan,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banyuasin Ir. Erwin Ibrahim menyampaikan dalam hal pengawasan desa bukan hanya tanggung jawab desa saja tapi harus tanggung jawab bersama. Berkolaboratif dengan stake holder mulai dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, kemudian lagi Sekretaris Daerah karena pembangunan itu memang harus dari desa.

“Maju tidaknya desa merupakan indikator kemajuan suatu Pemerintah Kabupaten atau Kota, dikarenakan didesa itu ada namanya indeks desa membangun jadi ada grade nya mulai dari desa sangat tertinggal, desa sedang, desa berkembang, dan desa maju ini salah satu indikator berhasilnya pelaksanaan Pemerintah,” ungkap Sekda Kabupaten Banyuasin.

Dilanjutkan, Penandatanganan Komitmen bersama Pemberdayaan, Pembinaan, Pengawasan atas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Se-Sumatera Selatan untuk 11 kabupaten.

Turut hadir Kepala Dinas Inspektur Kabupaten Banyuasin diwakili IRBAN Novaredy, SE.,MM, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Rayan Nurdinsa, S.STP.,M.SI, Deputi Kepala BPKP, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumsel, Kepala Kanwil DJPB Provinsi Sumsel, Inspektur Daerah Provinsi Sumsel, Sekda Se-Wilayah Provinsi Sumsel, Kepala Dinas PMD Se-Wilayah Provinsi Sumsel, Camat dan Kades Se-Wilayah Sumsel. (tri)

Penandatanganan Komitmen bersama Pemberdayaan, Pembinaan, Pengawasan atas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Se-Sumatera Selatan untuk 11 Kabupaten yaitu :

1. Inspektur Kabupaten Banyuasin
2. Inspektur Kabupaten Musi Banyuasin
3. Inspektur Kabupaten OKI
4. Inspektur Kabupaten Ogan Ilir
5. Inspektur Kabupaten Empat Lawang
6. Inspektur Kabupaten Muaraenim
7. Inspektur Kabupaten OKU
8. Inspektur Kabupaten OKU Timur
9. Inspektur Kabupaten Musi Rawas Utara
10. Inspektur Kabupaten OKU Selatan
11. Plt. Inspektur Kabupaten Musi Rawas