DPMPTSP Sosialisasi FKP Perizinan di Prabumulih
Suasana Sosialisasi DPMPTSP Kota Prabumulih terkait perizinan terpadu.--
PRABUMULIH, KORANRADAR.ID - Pemkot Prabumulih terus meningkatkan kualitas pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, yakni pelayanan terkait perizinan di bawah Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Terkait hal ini, DPMPTSP Kota Prabumulih menggelar sosialisasi Forum Konsultasi Publik (FKP) Perizinan dengan melibatkan tokoh masyarakat, akademisi, ormas, media, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Kritik, saran serta masukan yang datang dari para peserta menjadi dinamika tersendiri, dalam kegiatan yang dikemas secara sederhana yang mengusung tema “Dengan Forum Konsultasi Publik Kita Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik” di DPMPTSP Kota Prabumulih melalui pelayanan Prima (Prabu Gesit investasi Meningkat) di Gedung DPMPTSP Prabumulih, kemarin.
Mantan Sekda Kota Prabumulih H Sobri sebagai tokoh masyarakat menyoroti masalah sinkronisasi waktu penyelesaian suatu perizinan yang dijanjikan kepada para pengusaha. Belum lagi ruangan bagian teknis dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD), seperti PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup yang terlihat kosong lantaran SDM-nya masih berkantor di dinasnya masing-masing.
“Ini tentu saja menghambat dan diminta petugas teknis dikumpulkan jadi satu, sehingga masyarakat dipermudah, dan penting juga waktu selesainya perizinan berapa lama, 3 hari atau seminggu,” ujarnya.
Sedangkan Rishi Sukaryanto, akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Prabumulih, mengganggap regulasi dan penyamaan frekwensi cara pandang terhadap tugas dan fungsi OPD terkait, dan melibatkan jajaran pemerintah mulai dari RT, RW, lurah sampai camat.
“Jika pemahaman sama pasti semua lancar, apalagi pelayanan jadi tolak ukur penilaian ,namun kita siap dukung dan berharap pelayanan DPMPTSP lebih baik lagi ke depan," tuturnya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kota Prabbumulih H Muhammad Ali, menyambut baik dan mengapresiasi segala bentuk kritik, saran dan masukan dari masyarakat sebagai atensi untuk memperbaiki pelayanan perizinan kepada masyarakat kedepan. (and)