DJPb Untuk Kinerja Belanja Negara di Babel Agustus 2024 Tumbuh stabil Sebesar 14,87 Persen

PANGKALPINANG, KORANRADAR.ID - Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menyatakan kinerja belanja negara di Kepulauan Babel sampai Agustus 2024 mencapai Rp2,06 triliun, atau mengalami pertumbuhan 14,87 persen dari tahun sebelumnya.

"Stabilitas perekonomian Babel masih terjaga baik dan ini tidak terlepas dari dukungan APBN," kata Kepala Kanwil DJPb Kepulauan Babel Edih Mulyadi, di Pangkalpinang. Minggu, 6 Oktober 2024.

Ia mengatakan akselerasi penyaluran belanja terjadi pada seluruh komponen untuk mendukung agenda perkembangan ekonomi regional melalui pembangunan infrastruktur, pengadaan sarana prasarana, penyaluran bantuan kesejahteraan, hingga pembayaran kewajiban pemerintah atas gaji dan tunjangan pegawai.

"Pertumbuhan belanja pemerintah pusat hingga Agustus tahun ini didominasi dari realisasi belanja barang yang terealisasi Rp918,37 miliar atau 53,84 persen dari pagu," katanya.

Dia menyatakan belanja barang pemerintah pusat ini tumbuh signifikan sebesar 17,28 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya, karena pertumbuhan signifikan untuk mendukung kegiatan perluasan dan perlindungan lahan pertanian berupa upaya khusus konstruksi optimasi lahan rawa oleh satuan kerja (satker) sarana prasarana Dinas Pertanian Babel.

Di sisi lain, realisasi belanja pegawai hingga akhir Agustus 2024 telah terealisasi 72,73 persen dari pagu atau mencapai Rp897,16 miliar. Kinerja belanja pegawai ini tumbuh signifikan 15,03 persen melalui pembayaran gaji dan tunjangan, terutama adanya penerimaan PPPK baru di beberapa satker yang turut mendorong pertumbuhan signifikan sebesar 173,97 persen secara year on year (yoy).

Kinerja belanja modal juga tercatat tumbuh positif sebesar 5,50 persen secara yoy atau terealisasi sebesar Rp235,24 miliar. Namun demikian, kinerja penyaluran belanja modal ini perlu segera diakselerasi seiring penyerapan anggaran yang masih relatif rendah, yakni 39,38 persen.

"Hal ini dipengaruhi oleh beberapa proyek pembangunan yang masih berstatus on progress, sehingga belum dilakukan pencairan termin secara penuh," katanya pula. (ant)