Anwar Usman tak Bisa Banding Usai Diberhentikan

Reporter: Swan |

Editor: Swan |

Jumat , 10 Nov 2023 - 13:30

Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie mengatakan putusan ini berlaku sejak dibacakan. Anwar tak bisa mengajukan banding atas putusan pemberhentiannya.--

Sebagaimana diketahui, Anwar Usman diberhentikan dari jabatan sebagai Ketua MK. Anwar terbukti melakukan pelanggaran kode etik berat terkait uji materi perkara nomor 90/PUU-XXI/2023.

“Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan ketua mahkamah konstitusi kepada hakim terlapor,” kata Jimly Asshiddiqie dalam persidangan hari ini.

MKMK menyatakan bahwa Anwar terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi.

Sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama prinsip ketakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan.

Dalam putusannya, MKMK juga memerintahkan Wakil Ketua MK memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan MK yang baru dalam waktu 24 jam.

Buntut pelanggaran ini, Anwar tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan MK sampai masa jabatannya sebagai hakim konstitusi berakhir.

“Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden.

Pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur bupati dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan,” tutur Jimly.

Dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi ini mengemuka setelah MK yang diketuai ipar Presiden Joko Widodo, Anwar Usman itu mengabulkan gugatan terkait syarat usia calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) pada Senin 16 Oktober 2023 lewat putusan yang kontroversial.

Dalam putusan nomor 90/PUU-XXI/2023, MK merumuskan sendiri norma bahwa seorang pejabat yang terpilih melalui pemilu dapat mendaftarkan diri sebagai capres-cawapres walaupun tak memenuhi kriteria usia minimum 40 tahun.

Putusan ini memberi tiket untuk putra sulung Jokowi yang juga keponakan Anwar, Gibran Rakabuming Raka, untuk melaju pada Pilpres 2024 dalam usia 36 tahun berbekal status Wali Kota Solo yang baru disandangnya 3 tahun.

Gibran pun secara aklamasi disepakati Koalisi Indonesia Maju (KIM) sebagai bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto sejak Minggu 22 Oktober 2023 dan telah didaftarkan sebagai bakal capres-cawapres ke KPU RI, Rabu 25 Oktober 2023.

anwar usman tak bisa banding usai diberhentikan                            jakarta, koranradar.id - majelis kehormatan mahkamah konstitusi (mkmk) resmi memberhentikan anwar usman dari jabatan sebagai ketua mahkamah konstitusi (mk).
ketua mkmk jimly asshiddiqie mengatakan putusan ini berlaku sejak dibacakan. anwar tak bisa mengajukan banding atas putusan pemberhentiannya.
“ketentuan mengenai majelis banding tidak berlaku. karena dia (majelis banding) tidak berlaku, maka putusan mkmk yang dibacakan hari ini mulai berlaku hari ini,” kata jimly dalam sidang pembacaan putusan etik yang digelar di gedung mk, jakarta pusat, selasa 7 november 2023.
jimly mengungkap, jika saja pihaknya memutuskan memberhentikan anwar secara tidak hormat sebagai hakim konstitusi, adik ipar presiden joko widodo itu justru bisa mengajukan banding.
menurut peraturan mk (pmk), banding atas pemberhentian tidak dengan hormat diajukan ke majelis banding yang juga dibentuk oleh mkmk.
seandainya hukuman pemberhentian tidak dengan hormat dijatuhkan, hal itu justru berpotensi menyebabkan pemberhentian terhadap anwar tidak pasti.
“membuat putusan majelis kehormatan tidak pasti, sedangkan kita sedang menghadapi proses persiapan pemilihan umum yang sudah dekat,” ucap jimly.
“kita memerlukan kepastian yang adil untuk tidak menimbulkan masalah masalah yang berakibat pada proses pemilu yang tidak damai, proses pemilu yang tidak terpercaya,” tuturnya.
dalam putusannya, mkmk juga merekomendasikan agar mekanisme banding terhadap putusan pemecatan tidak dengan hormat dihapus melalui perbaikan peraturan mk.
jika pun tetap ada, kata jimly, baiknya, mekanisme banding diatur dalam undang-undang.
“tidak usah ada banding banding segala itu. kalau memang diperlukan ya diatur dalam undang-undang supaya tidak jeruk makan jeruk,” katanya.
lebih lanjut, jimly berharap, putusan mkmk ini dapat dihormati dan dilaksanakan oleh semua pihak.
“mudah-mudahan dilaksanakan, dihormati sebagaimana mestinya.
dan tidak ada alasan untuk tidak menghormatinya karena ini majelis kehormatan yang dibentuk secara resmi berdasarkan undang-undang yang implementasinya diatur dalam pmk,” kata mantan ketua mk tersebut.
sebagaimana diketahui, anwar usman diberhentikan dari jabatan sebagai ketua mk. anwar terbukti melakukan pelanggaran kode etik berat terkait uji materi perkara nomor 90/puu-xxi/2023.
“menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan ketua mahkamah konstitusi kepada hakim terlapor,” kata jimly asshiddiqie dalam persidangan hari ini.
mkmk menyatakan bahwa anwar terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi.
sebagaimana tertuang dalam sapta karsa hutama prinsip ketakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan.
dalam putusannya, mkmk juga memerintahkan wakil ketua mk memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan mk yang baru dalam waktu 24 jam.
buntut pelanggaran ini, anwar tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan mk sampai masa jabatannya sebagai hakim konstitusi berakhir.
 “hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden.
pemilihan anggota dpr, dpd, dan dprd, serta pemilihan gubernur bupati dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan,” tutur jimly.
dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi ini mengemuka setelah mk yang diketuai ipar presiden joko widodo, anwar usman itu mengabulkan gugatan terkait syarat usia calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) pada senin 16 oktober 2023 lewat putusan yang kontroversial.
dalam putusan nomor 90/puu-xxi/2023, mk merumuskan sendiri norma bahwa seorang pejabat yang terpilih melalui pemilu dapat mendaftarkan diri sebagai capres-cawapres walaupun tak memenuhi kriteria usia minimum 40 tahun.
putusan ini memberi tiket untuk putra sulung jokowi yang juga keponakan anwar, gibran rakabuming raka, untuk melaju pada pilpres 2024 dalam usia 36 tahun berbekal status wali kota solo yang baru disandangnya 3 tahun.
gibran pun secara aklamasi disepakati koalisi indonesia maju (kim) sebagai bakal cawapres pendamping prabowo subianto sejak minggu 22 oktober 2023 dan telah didaftarkan sebagai bakal capres-cawapres ke kpu ri, rabu 25 oktober 2023.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Palembang 11 November 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan