Kemendagri Terkait Inflasi Tinggi, Pemda Pantau Kenaikan Komoditas

JAKARTA, KORANRADAR.ID –Terkait berbagai komoditi yang mengalami kenaikan harga, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir mengingatkan pemerintah daerah dengan angka inflasi tinggi untuk berbagai komoditas 

"Ini merupakan rapat koordinasi yang pertama kali di bulan Ramadhan ini yang sekaligus menjadi penekanan kita untuk terus berusaha keras dapat mengatasi permasalahan-permasalahan harga dan distribusi bahan-bahan pokok penting," kata Tomsi di Jakarta, Rabu. 13 Maret 2024.

Hal itu disampaikan Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi pada minggu pertama bulan Ramadhan 2024 di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta. 

Dia menyampaikan bahwa berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 Maret 2024, inflasi tahun ke tahun (Februari 2024 terhadap Februari 2023) sebesar 2,75 persen. 

Tomsi mengingatkan khusus kepada sepuluh pemda di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dengan inflasi tertinggi untuk melakukan langkah-langkah pengendalian.

"Ini juga masih banyak provinsi kabupaten/kota yang (inflasi) di atas rata-rata nasional, kami berharap bisa menjadi perhatian," ujarnya. 

Daerah dengan inflasi tertinggi itu, di antaranya Kabupaten Minahasa Selatan tercatat 6,06 persen, Kabupaten Minahasa Utara (5,90 persen), Kabupaten Toli Toli (5,76 persen), dan Kabupaten Pasaman Barat (5,52 persen).

Oleh karena itu, bagi daerah dengan inflasi tinggi, Tomsi meminta kepala daerah beserta jajaran terkait bisa meneliti, mengecek, dan merapatkan kembali letak hambatan yang membuat inflasi tinggi di wilayah masing-masing.

"Selanjutnya bagi kota, kabupaten yang (inflasi) di bawah rata-rata nasional, saya ucapkan terima kasih agar dapat dipertahankan terus," tutur Tomsi.

Selain itu, dia menyampaikan pula kondisi terbaru Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebagai proksi inflasi pada pekan pertama Maret 2024.

Tomsi menyebutkan berbagai daerah dengan IPH tertinggi, di antaranya Kabupaten Bone Bolango sebesar 10,73 persen dan Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar 10,43 persen. 

"Berikutnya yang IPH-nya minus, ada Aceh Selatan, OKU (Ogan Komering Ulu) Selatan, Kepulauan Yapen, sampai dengan Pegunungan Arfak, saya ucapkan terima kasih dan di sini juga kita lihat bahwa daerah-daerah yang minus ini ada di Aceh, Sumsel, Papua, NTT, bahkan ada di Jawa, yaitu di Pati, kemudian di Lampung, di Maluku, Jateng di Grobogan," jelasnya.

Dari daerah-daerah dengan kondisi minus tersebut, Tomsi menegaskan daerah-daerah lain harus bisa belajar mendalami langkah pengendalian yang dilakukan. Misalnya, dengan mempelajari model distribusi agar pasokan komoditas dapat tersalurkan secara lancar kepada masyarakat.

"Kalau dilihat dari transportasi, mungkin kalau bertetanggaan hampir bersamaan. Kalau dilihat dari mungkin menanam, kenapa kita tidak coba untuk ikut menanam. Kalau dilihat dari distribusi, kenapa kita tidak mencoba belajar bagaimana mereka bisa mendapatkan pasokan," jelas Tomsi. (ant)