APBD OKU Timur 2026 Turun Drastis

MARTAPURA, KORANRADAR.ID - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) OKU Timur tahun Anggaran 2026 dipastikan mengalami penurunan. Hal ini salah satunya disebabkan oleh turunnya dana bagi hasil  atau transfer dari pemerintah pusat.

Kepastian penurunan APBD OKU Tahun 2026 yang cukup drastis ini terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD OKU Timur yang dilaksanakan di ruang rapat paripurna, Selasa, 25 November 2025 dan dipimpin Ketua DPRD OKU Timur Hermanto SE MM.

Menurut Bupati OKU Timur, Ir H Lanosin ST MT MM, pendapatan daerah tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp 2,016 triliun, turun Rp 303 miliar atau 13,06 persen dibandingkan tahun anggaran 2025.. Penurunan ini terutama dipicu merosotnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, sebagaimana ditetapkan melalui surat Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI.

Namun, disisi lain pendapatajn asli daerah (PAD) OKU Timur justru mengalami peningkatan menjadi Rp 202,7 miliar, naik 2,32 persen, yang berasal dari kenaikan retribusi layanan BLUD RSUD dan Puskesmas. Peningkatan juga terjadi pada pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang naik hampir 29 persen karena penyesuaian dana kapitasi JKN.

"Untuk belanja daerah 2026 diproyeksikan sebesar Rp 2,020 triliun, turun 13,24 persen dari tahun 2025. Dengan ruang fiskal yang semakin sempit, pemerintah daerah harus benar-benar selektif. Setiap belanja harus efektif, efisien, dan tepat sasaran. Tidak ada ruang untuk program nonprioritas,” ujar Bupati.

Dengan turunnya APBD OKU Timur tahun 2026, maka seluruh belanja daerah wajib diarahkan kepada program yang produktif, bermanfaat, dan memiliki dampak langsung bagi masyarakat. 

"Meski anggaran menurun, performa ekonomi OKU Timur justru menunjukkan resiliensi. Pada 2024, ekonomi daerah tumbuh 5,12 persen, lebih tinggi dibanding pertumbuhan nasional (5,03%) dan Sumatera Selatan (5,03%). Tren ini diharapkan terus berlanjut, dengan proyeksi pertumbuhan 2026 pada kisaran 5,1–5,6 persen," harapnya.

Stabilitas ekonomi nasional dan daerah menjadi fondasi penting. Namun tanpa pemerataan pembangunan yang baik, pertumbuhan tersebut berpotensi memunculkan ketimpangan. "Karena itu APBD 2026 harus diarahkan pada nilai manfaat, keberpihakan kepada masyarakat, serta program yang memberikan hasil nyata " pungkasnya. (awa)