Bantah Klaim Kepemilikan Tanah, Kuasa Hukum Indriana Berikan Klarifikasi

Reporter: Zarkasih |

Editor: Swan |

Kamis , 20 Nov 2025 - 14:56

Kuasa Hukum Indriana Sapriadi Syamsudin saat menyampaikan klarifikasi ke awak media-Dokumen-

bantah klaim kepemilikan tanah, kuasa hukum indriana berikan klarifikasi                            palembang,koran radar, id- menanggapi laporan yang dibuat oleh ilyas harmi yang mengklaim kepemilikan tanah di jalan poros desa sungai kedukan, kecamatan rambutan kabupaten banyuasin ditanggapi langsung oleh pemilik tanah.
indriana angdrial melalui kuasa hukumnya, sapriadi syamsudin, m.h mengatakan bahwa faktanya tanah yang diklaim oleh ilyas sudah tidak sah secara hukum.
"tanah yang jadi permasalahan ini yang diklaim milik mereka, faktanya tidak sah secara hukum dan klien kitalah secara sah memiliki tanah ini," ujarnya.
fakta-fakta secara hukumnya diantaranya sejak tahun 2015, tanah ini berproses secara keperdataan dan telah dilakukan pengecekan hingga dilakukan eksekusi.
baca juga:palembang masuk 10 besar iga 2025: dua inovasi unggulan jadi sorotan nasional 
eksekusi sendiri merupakan segala sesuatu yang melekat bahkan yang ada di lokasi objek, baik itu pondasi dan apapun itu sudah hangus haknya oleh negara.hal ini sesuai dengan keputusan pengadilan.
 
 "kalau dia merasa memiliki itu hal mereka tapi regulasi yang benar itu, bagaimana hukum memproses tentang kepemilikan dan terbukti itu melalui putusan pengadilan," akunya.
shingga kalau pihak mereka melaporkan kasus tersebut ke polisi, bahkan juga laporan mengenai pengrusakan di lokasi tanah ini semua itu dihapuskan lantaran telah dilakukan eksekusi oleh pengadilan.
 eksekusi ini dilakukan dengan melakukan pencocokan lokasi dan ketika dilakukan pencocokan lokasi, didapatkan cocok dengan yang disengketakan.
maka hal yang mana menurut pengacara ir. ilyas harmy yang menyatakan tanah kliennya ini merupakan milik mereka, kemudian keperdataan tidak puas mereka melakukan pelaporan di 2024 dihentikan lidiknya. 
baca juga:curacao ukir sejarah tembus piala dunia seusai tahan imbang jamaika 
kemudian di 2025 ini unit harda polda sumsel juga dihentikan dalam proses lidik. "dan kita mendapatkan informasi mereka ini melaporkan kembali mengenai pengrusakan terhadap pembeli tanah dari klien kita," ungkapnya.
 
 
 
kalau pengrusakan, katanya pembeli ini secara hukum karena membeli sesudah eksekusi dan proses sudah inkrah, maka pembeli ini membelinya secara benar tidak melanggar.
 
jangan membangun opini seolah-olah pembeli tanah atau di lokasi tanah adanya mafia tanah, justru dipertanyakan bagaimana mereka menerbitkan shm(sertifikat hak miliknya)nya pada saat shm keduanya yang dibangun sedang berproses berperkara. 
diduga proses sertifikat yang mereka miliki tidaklah sempurna. "sehingga kita lalui proses hukum ini kita lalui dengan benar dan tahapan-tahapan hukum dengan benar hingga jangan membangun opini seolah-olah adanya mafia tanah disini," jelasnya.
pengrusakan, katanya pembeli ini secara hukum karena membeli sesudah eksekusi dan proses sudah inkrah, maka pembeli ini membelinya secara benar tidak melanggar.
jangan membangun opini seolah-olah pembeli tanah atau di lokasi tanah adanya mafia tanah, justru dipertanyakan bagaimana mereka menerbitkan shm(sertifikat hak miliknya)nya pada saat shm keduanya yang dibangun sedang berproses berperkara. 
diduga proses sertifikat yang mereka miliki tidaklah sempurna. "sehingga kita lalui proses hukum ini kita lalui dengan benar dan tahapan-tahapan hukum dengan benar hingga jangan membangun opini seolah-olah adanya mafia tanah disini," jelasnya.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Palembang 22 November 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan