Ketika Energi Kembali ke Rakyat: Bahagia Herman Deru Menyambut Era Baru Sumur Minyak Menjadi Legal

Reporter: Henny Effendi |

Editor: Salamun Sajati |

Selasa , 21 Oct 2025 - 21:20

Pakar Energi Universitas Sriwijaya (Unsri), M. Taufik Toha, menilai legalisasi sumur minyak rakyat merupakan tonggak penting yang menegaskan semangat “energi dari rakyat untuk negeri” dalam Diskusi Kebijakan Energi di Palembang-Henny/Radar Palembang -

"Kolaborasi di bawah koordinasi Menteri Bahlil menjadi kunci. Semua pihak harus satu visi agar rakyat bisa menjadi pelaku utama energi nasional,” tegasnya.

Ia menilai, kebijakan ini telah membuka babak baru dalam tata kelola sumber daya alam nasional: rakyat kini bukan hanya penerima manfaat, tapi bagian dari rantai pasok energi Indonesia.

“Dengan legalisasi sumur rakyat, energi benar-benar kembali ke tangan rakyat. Ini bentuk nyata keadilan sosial yang kita cita-citakan,” ujarnya.

Potensi Ekonomi yang Mengalir dari Bumi Sendiri

Dari sisi ekonomi, Dr. M. Subardin, ekonom Unsri, memaparkan bahwa legalisasi sumur minyak rakyat berpotensi mengubah wajah ekonomi daerah. Di Muba saja terdapat sekitar 10 ribu sumur rakyat dengan potensi tax loss mencapai Rp7,02 triliun.

“Dengan dilegalkannya operasi rakyat, penerimaan negara meningkat dan aktivitas ekonomi masyarakat ikut bergairah,” katanya.

Bagi Gubernur Herman Deru, kebijakan ini lebih dari sekadar aturan baru. Ia menyebutnya sebagai bentuk pengakuan terhadap kerja keras rakyat kecil yang selama ini menjaga denyut energi bangsa dari balik sumur tua.

“Sekarang rakyat tak lagi diburu karena menambang. Mereka diakui, dibina, dan diberi harga yang adil. Ini bukti negara hadir untuk rakyat,” tuturnya.

Era Baru Energi Berkeadilan

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan, pemerintah memberi izin kepada masyarakat yang mampu menjamin aspek lingkungan dan keselamatan kerja. Ia menutup dengan pesan tegas dan bermakna:

“Sudah saatnya orang daerah menjadi tuan di negerinya sendiri.”

Kini, di tengah semangat membangun kemandirian energi nasional, Sumatera Selatan berdiri di garda depan. Rakyatnya tak lagi menambang dalam senyap, melainkan berdaya dalam terang hukum dan keberpihakan.

ketika energi kembali ke rakyat: bahagia herman deru menyambut era baru sumur minyak menjadi legal                            palembang,koranradar.id– sebuah babak baru dalam sejarah energi nasional dimulai dari bumi sriwijaya. pemerintah pusat di bawah kepemimpinan presiden prabowo subianto dan wakil presiden gibran rakabuming raka resmi mengembalikan hak energi kepada rakyat lewat kebijakan legalisasi sumur minyak rakyat.
bagi gubernur sumatera selatan herman deru, inilah momen yang membuat hatinya lega dan bangga karena rakyat sumsel kini tak lagi menambang dalam bayang-bayang status ilegal.
 “selama ini masyarakat mengolah minyak dengan label ilegal. kini, setelah lahirnya permen esdm nomor 14 tahun 2025, rakyat punya jalan terang untuk bekerja secara sah melalui koperasi, bumd, dan umkm. ini angin segar bagi sumsel,” ungkap deru penuh syukur.
kebijakan yang dijalankan menteri energi dan sumber daya mineral (esdm) bahlil lahadalia ini menjadi penanda era baru dalam tata kelola energi nasional sebuah kebijakan yang berpihak pada keadilan dan kemandirian rakyat. melalui peraturan menteri esdm nomor 14 tahun 2025, pemerintah resmi melegalkan lebih dari 5.700 sumur minyak rakyat di berbagai daerah, termasuk ribuan titik di kabupaten musi banyuasin (muba), sumatera selatan.
baca juga:langkah hukum pengelolaan sumur minyak rakyat
energi rakyat untuk negeri
pakar energi universitas sriwijaya (unsri), m. taufik toha, menilai legalisasi sumur minyak rakyat merupakan tonggak penting yang menegaskan semangat “energi dari rakyat untuk negeri”.
“sumur minyak rakyat itu nyata adanya dan harus diatur. legalisasi memberi kepastian hukum, keselamatan kerja, dan keadilan ekonomi bagi masyarakat,” ujarnya dalam diskusi kebijakan energi di palembang, selasa (21/10).
ia menjelaskan, pemerintah kini dapat mengawasi langsung penerapan k3 (keselamatan dan kesehatan kerja) di lapangan, sehingga risiko kebakaran dan pencemaran lingkungan dapat ditekan. “dulu pengeboran rakyat tanpa standar. sekarang sudah ada sistem, dan negara hadir melindungi,” kata taufik.
dampaknya bukan hanya soal keamanan, tapi juga kesejahteraan. pemerintah menyiapkan skema pembelian minyak rakyat sebesar 80 persen dari indonesian crude oil price (icp) naik dari sebelumnya 70 persen.
baca juga:20 ribu lebih sumur minyak rakyat di sumsel segera dilegalkan
“harga naik, rakyat untung, dan negara pun diuntungkan karena semuanya tercatat resmi,” ujar taufik.
sinergi akademisi dan pemerintah
pakar kebijakan publik unsri dr. andries lionardo menyebut, keberhasilan program ini adalah hasil sinergi kuat antara pemerintah pusat, daerah, akademisi, dan masyarakat.
"kolaborasi di bawah koordinasi menteri bahlil menjadi kunci. semua pihak harus satu visi agar rakyat bisa menjadi pelaku utama energi nasional,” tegasnya.
ia menilai, kebijakan ini telah membuka babak baru dalam tata kelola sumber daya alam nasional: rakyat kini bukan hanya penerima manfaat, tapi bagian dari rantai pasok energi indonesia.
baca juga:bupati hm toha gerak cepat tindaklanjuti legalitas sumur minyak di muba
“dengan legalisasi sumur rakyat, energi benar-benar kembali ke tangan rakyat. ini bentuk nyata keadilan sosial yang kita cita-citakan,” ujarnya.
potensi ekonomi yang mengalir dari bumi sendiri
dari sisi ekonomi, dr. m. subardin, ekonom unsri, memaparkan bahwa legalisasi sumur minyak rakyat berpotensi mengubah wajah ekonomi daerah. di muba saja terdapat sekitar 10 ribu sumur rakyat dengan potensi tax loss mencapai rp7,02 triliun.
“dengan dilegalkannya operasi rakyat, penerimaan negara meningkat dan aktivitas ekonomi masyarakat ikut bergairah,” katanya.
bagi gubernur herman deru, kebijakan ini lebih dari sekadar aturan baru. ia menyebutnya sebagai bentuk pengakuan terhadap kerja keras rakyat kecil yang selama ini menjaga denyut energi bangsa dari balik sumur tua.
baca juga:tertibkan sumur minyak ilegal, esdm susun pedoman pertambangan 
“sekarang rakyat tak lagi diburu karena menambang. mereka diakui, dibina, dan diberi harga yang adil. ini bukti negara hadir untuk rakyat,” tuturnya.
era baru energi berkeadilan
menteri esdm bahlil lahadalia menegaskan, pemerintah memberi izin kepada masyarakat yang mampu menjamin aspek lingkungan dan keselamatan kerja. ia menutup dengan pesan tegas dan bermakna:
“sudah saatnya orang daerah menjadi tuan di negerinya sendiri.”
kini, di tengah semangat membangun kemandirian energi nasional, sumatera selatan berdiri di garda depan. rakyatnya tak lagi menambang dalam senyap, melainkan berdaya dalam terang hukum dan keberpihakan.
baca juga:pemprov sumsel cari regulasi untuk tata kelola ribuan sumur minyak ilegal di muba
dari bumi sriwijaya, energi rakyat kini menyala untuk negeri menandai era baru ketika sumber daya alam benar-benar kembali ke tangan rakyat