H Nasrul Halim Anggota DPRD Sumsel Dukung Penuh Usulan Ketua Umum DPP PKB Gubernur Ditunjuk Oleh Presiden

h nasrul halim anggota dprd sumsel dukung penuh usulan ketua umum dpp pkb gubernur ditunjuk oleh presiden   palembang, koranradar.id-anggota dprd sumatera selatan (sumsel) h nasrul halim sh, mendukung usulan ketua umum (ketum) partai kebangkitan bangsa (pkb) abdul muhaimin iskandar atau cak imin, terkait pemilihan kepala daerah (pilkada) kedepan.    menurutnya, dengan penunjukkan langsung oleh presiden untuk gubernur, hal itu bisa menyelaraskan program pemerintah pusat hingga tingkat provinsi. baca juga:pertamina hulu rokan zona 1: komitmen nyata turunkan stunting demi anak indonesia unggul   "pastinya saya selaku anggota dprd sumsel dari fraksi pkb, mendukung usulan ketum kami tersebut untuk pola pilkada mendatang,"katanya, jumat 25 juli 2025.   dijelaskan alung sapaan akrab nasrul halim, selama ini seseorang yang akan maju dalam pilkada gubernur dan wakil gubernur, membutuhkan biaya yang cukup tinggi selama ini.      "pastinya dengan pola ditunjuk langsung itu, bisa menghemat anggaran apbd di provinsi," jelasnya.   hal hampir sama juga untuk pilkada ditingkat kabupaten atau kota, sesuai usulan cak imin pilkada dipilih langsung oleh dprd.    "ini juga bisa menghemat anggaran, karena cost politik selama ini besar termasuk dari apbd, mengingat dprd juga wakil rakyat yang dipilih rakyat. sehingga pola- pola itu bisa jadi solusi kedepan, " tandasnya.    sebelumnya, ketua umum pkb muhaimin iskandar atau cak imin menanggapi terkait ide pemilihan kepala daerah. cak imin mengatakan ada dua hal yang menjadi kesimpulan pkb dalam pengkajian ulang pemilihan kepala daerah secara langsung.   "jadi sebetulnya hasil pertemuan nu di beberapa kali munas, musyawarah nasional memerintahkan kepada pkb untuk mengkaji ulang pemilihan kepala daerah secara langsung. satu, kesimpulannya seluruh kepala daerah habis biaya mahal untuk menjadi kepala daerah, yang kadang-kadang tidak rasional. yang kedua, ujung-ujungnya pemerintah daerah juga bergantung kepada pemerintah pusat dalam seluruh aspek, belum bisa mandiri atau apalagi otonom," kata cak imin di jcc senayan.    cak imin mengatakan pkb ingin ada dua pola dalam pemilihan kepala daerah. kedua pola itu yakni gubernur dipilih oleh pemerintah pusat, sementara bupati dipilih oleh rakyat melalui dprd.   "nah, melihat kondisi itu pkb berkesimpulan harus ada cari jalan efektif antara kemauan rakyat dengan kemauan pemerintah pusat. nah, karena pilkada secara langsung ini berbiaya tinggi, maka kita ingin sebetulnya dua pola," ungkap cak imin.   baca juga:eddy hermanto bantah terlibat korupsi bphtb pasar cinde, klaim pensiun sebelum proyek bermasalah pola yang pertama gubernur sebagai perwakilan pemerintahan pusat ditunjuk oleh pemerintah pusat. tetapi bupati atau walikota karena dia bukan perwakilan pemerintah pusat, maka dipilih oleh rakyat melalui dprd.

Tag

Share

• 
• 
• 
• 
•