Pemkot Palembang Tes Urine ASN DLHK dan Satpol PP, Pastikan Bebas Narkoba

PALEMBANG,KORANRADAR.ID - Dalam upaya memperkuat kedisiplinan dan integritas aparatur sipil negara (ASN), Pemerintah Kota Palembang melalui Sekretaris Daerah (Sekda) menggelar apel pagi di dua instansi, yakni Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palembang, Senin (21/7). Usai apel, kegiatan dilanjutkan dengan pelaksanaan tes urine bagi seluruh ASN di dua dinas tersebut.

Sekda Kota Palembang, Aprizal Hasyim, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan langkah tegas pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan ASN.

"Tes urine ini dilakukan sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap ASN agar tidak terlibat dalam tindakan melanggar hukum, khususnya penyalahgunaan narkoba," ujarnya.

BACA JUGA:BNNP Sumsel dan Pemkot Palembang Perkuat Kerjasama Berantas Narkoba

Aprizal menegaskan bahwa dari total 28.138 ASN di lingkungan Pemerintah Kota Palembang, seluruhnya akan menjalani tes serupa secara bertahap.

“Kami mulai dari jajaran pimpinan hingga ke seluruh ASN. Jika ditemukan penyalahgunaan, tentu akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku, baik dengan sanksi ringan, sedang, maupun berat,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan hasil kerja sama antara Pemkot Palembang dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Sumatera Selatan. Tes dilakukan tidak hanya untuk kepentingan internal, tetapi juga demi memberikan contoh kepada masyarakat bahwa ASN harus bersih dari narkoba.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Palembang, Rudy Indawan, menyampaikan bahwa pada hari ini, sebanyak 250 ASN dari DLHK dan Satpol PP menjalani tes narkoba.

“Sejauh ini hasilnya belum ditemukan ASN yang positif. Namun, bila ke depan ada yang terindikasi, maka akan kita lakukan pembinaan terlebih dahulu,” ujarnya.

Langkah ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan kerja ASN yang bersih, profesional, dan bebas dari narkoba, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.(spt)