Data dan Fakta Pekerja Migran Ilegal di Sumsel hingga Mei 2025, Berunjung Tindak Pidana Perdagangan Orang

Reporter: Swan |

Editor: Swan |

Kamis , 26 Jun 2025 - 13:47

Sekda Provinsi Sumsel H Edward Candra membuka sosialisasi bertajuk “Pencegahan PMI Ilegal dan TPPO”.-humas pemprov sumsel-

data dan fakta pekerja migran ilegal di sumsel hingga mei 2025, berunjung tindak pidana perdagangan orang                             sumsel, koranradar.id - sepanjang tahun 2024, di provinsi sumsel tercatat sekitar 2.000 pekerja migran indonesia (pmi).
sedangkan untuk periode januari hingga mei 2025, jumlah penempatan pmi yang tercatat mencapai sekitar 400 orang.
namun, dari tahun 2020 hingga 2025, sebanyak 58 calon pmi (cpmi) ilegal berhasil dicegah penempatannya.
sebagai bentuk komitmen pencegahan, pemerintah provinsi sumsel melalui dinas tenaga kerja dan transmigrasi terus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 19 kantor cabang perusahaan penempatan pekerja migran indonesia (p3mi) yang tersebar di enam kabupaten/kota.
baca juga:berlaku 20 juni, aturan baru seragam non asn pemprov sumsel boleh pakai kuning khaki
upaya ini dilakukan demi memastikan seluruh proses penempatan pmi berlangsung secara legal dan aman.
pemprov sumsel sendiri terus mengintensifkan langkah pencegahan terhadap penempatan pekerja migran indonesia ilegal dan tindak pidana perdagangan orang (tppo).
hal itu ditegaskan sekretaris daerah (sekda) provinsi sumsel h edward candra, saat membuka kegiatan sosialisasi bertajuk “pencegahan pmi ilegal dan tppo” yang berlangsung di ballroom parksides hotel, rabu 25 juni 2025.
menurut sekda edward candra, kasus penempatan pmi ilegal di berbagai daerah, termasuk sumatera selatan, masih kerap terjadi dan sering kali berujung pada praktik perdagangan manusia.
baca juga:realisasi investasi sumsel tembus rp13,72 triliun hingga triwulan i/2025
“ini menjadi isu nasional yang semakin marak, terutama menimpa masyarakat yang tergolong rentan,” ujarnya dalam sambutannya.
ia menjelaskan, peningkatan jumlah kasus tppo di sumsel disebabkan masih minimnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya praktik perdagangan manusia.
fenomena ini, katanya, perlu mendapat perhatian khusus karena merupakan bentuk kejahatan transnasional yang sangat merugikan korban.
pemprov sumsel sangat mengapresiasi kolaborasi semua pihak, termasuk kementerian perlindungan pekerja migran indonesia dan balai pelayanan perlindungan pekerja migran indonesia (bp3mi), yang selama ini menjadi mitra kerja penting.
baca juga:sultan muda sumsel goes to kabupaten-kota, dorong inklusi keuangan dan pemberdayaan umkm
ia berharap kegiatan sosialisasi ini dapat memperkuat pemahaman masyarakat terhadap regulasi dan alur prosedur penempatan pmi.
dalam kesempatan tersebut, edward juga menekankan peran strategis para lurah se-kota palembang dalam mendeteksi dini dan mencegah praktik perekrutan cpmi secara non-prosedural.
“lurah menjadi garda terdepan karena berinteraksi langsung dengan masyarakat,” ungkapnya.
ia mendorong para lurah agar aktif membimbing warganya yang berminat bekerja ke luar negeri agar mengikuti jalur resmi dan memperoleh perlindungan hukum yang layak.
baca juga:profesionalisme tata kelola air sumsel diperkuat
“tugas kita bersama adalah memastikan tidak ada lagi warga sumsel yang menjadi korban tppo karena lemahnya pengawasan atau kurangnya informasi,” ucapnya.
sementara itu, kepala bp3mi sumsel, waydinsyah, mengapresiasi dukungan penuh dari pemprov sumsel dan para lurah.
ia menyebutkan bahwa keberhasilan pencegahan tppo dan penempatan ilegal hanya bisa dicapai melalui kolaborasi lintas sektor yang kuat dan konsisten.
waydinsyah juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah menjalin kerja sama dengan bpjs ketenagakerjaan kota palembang guna memastikan setiap pmi yang berangkat secara legal mendapat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
baca juga:tokoh penting sumsel, meriahkan turnamen gaple kapolda sumsel cup 2025
“pmi yang berangkat resmi tentu mendapat perlindungan hukum baik dari pemerintah indonesia maupun negara tujuan,” pungkasnya.