Bupati Lahat akan Surati BPKP Audit Dana Hibah 2023-2024

LAHAT, KORANRADAR.ID -  Bupati Lahat H Bursah Zarnubi menegaskan tidak akan tinggal diam terkait dugaan belum adanya pertanggungjawaban atas dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Lahat tahun 2023 dan 2024. 

Dalam pertemuan bersama pengurus KONI di Rumah Dinas Bupati kemarin, Bursah menyatakan akan menyurati Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit terhadap dana hibah tersebut.

“Saya akan menyurati BPKP untuk melakukan pemeriksaan terkait dana hibah KONI 2023 dan 2024. Sebelum itu, kita panggil dulu pihak terkait untuk mempertanggungjawabkan dana tersebut. Jika memang ada penyalahgunaan, harus ada efek jera," tegas Bursah.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua KONI Lahat Susiawan Rama, melaporkan bahwa kondisi keuangan KONI saat ini kosong.

BACA JUGA:Pemkab Lahat Putar Otak Sulap Taman Ribang Kemambang

BACA JUGA:Makin Diminati, Kopi Robusta Lahat Tembus Pasar Global, Bursah Zarnubi Datangkan Ahli Kopi dari Italia

Padahal, persiapan untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Selatan di Kabupaten Musi Banyuasin pada Oktober 2025 sudah semakin dekat.

"Kami tetap berupaya membina atlet lokal meskipun kondisi keuangan kosong. Saat ini, kami fokus mencari bibit-bibit unggul dari berbagai cabang olahraga, seperti sepak bola, bola voli, dan bulutangkis di desa-desa. Kami ingin melahirkan atlet berprestasi yang siap bertanding di Porprov," ungkap Susiawan.

Hal ini diamini oleh Bendahara Umum KONI Lahat, yang juga mengeluhkan kondisi finansial organisasi. “Kas KONI kosong, padahal persiapan Porprov tinggal beberapa bulan lagi. Kami berharap ada solusi terbaik dari Pak Bupati,” ujarnya.

Permasalahan ini semakin pelik setelah terungkap bahwa dana hibah KONI sebesar Rp5 miliar lebih telah dicairkan pada Desember 2024, di era kepemimpinan Ketua KONI sebelumnya.

BACA JUGA:Lahat Terapkan Efisiensi Anggaran 2025

BACA JUGA:Bupati Lahat BZ Ajak Kadin Jemput Bola

Namun hingga kini, belum ada laporan pertanggungjawaban dari pengurus lama kepada pengurus baru periode 2025-2029.

Menanggapi hal ini, Bupati Lahat menegaskan bahwa pihaknya akan meminta laporan pertanggungjawaban secepatnya. Jika tidak ada kejelasan, maka audit oleh BPKP akan dilakukan.