Dorong Pemda Kolaborasi Dukung Program Pemerintah

SUMSEL, KORANRADAR.ID - Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Elen Setiadi menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2025 dan Sosialisasi Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis secara virtual di Sumsel Command Center, Senin 20 Januari 2025.

Mendagri, Tito Karnavian, mengarahkan seluruh pemda berkolaborasi untuk mendukung Program Prioritas Pemerintah Pusat dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM). Salah satunya yaitu di bidang kesehatan.

"Kita harus mendukung terbentuknya setiap generasi produktif sesuai Arahan Presiden RI melalui pembangunan bidang pendidikan dan membangun generasi yang sehat," ujarnya.

Ia menegaskan agar seluruh  daerah harus paham bahwa berbagai program kesehatan massal perlu didukung oleh semua pihak hingga kab/kota antara lain pemeriksaan kesehatan gratis, makanan bergizi gratis, pelayanan kesehatan untuk masyarakat lainnya.

Kemendagri bahkan mengeluarkan surat edaran untuk menjadi dasar pengambilan kebijakan pemeriksaan program kesehatan gratis. "Tidak hanya kepala daerah tapi juga ini akan melibatkan Dinkes, beppeda, Disdik,  Kominfo dan dinas PMD untuk program masif ini," tandasnya.

Sementara itu, Tito katakan Presiden RI Prabowo Subianto mengapresiasi berbagai upaya pengendalian inflasi di Indonesia. Dan mengarahkan agar rakor inflasi yang ada terus dilanjutkan sebagai tolok ukur dalam tren pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Kami mengapresiasi inflasi yang masih terjaga di daerah. Dan bagi daerah dengan inflasi yang masih tinggi diharapkan dapat melakukan evaluasi dan melakukan upaya  terhadap komoditas apa saja yang menjadi penyumbang inflasi," pungkasnya

Dalam kesempatan itu, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin, memaparkan tentang program koordinasi pembahasan pemeriksaan kesehatan gratis dan cara melakukan kesehatan gratis.

Plt BPS Pusat, Amalia Adininggar Widyasanti, memaparkan historis perkembangan inflasi inflasi Januari 2021-2024.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri RI dan diikuti jajaran Kemendagri, Kemenkes, para kepala daerah se-Indonesia, Kadinkes, dan Direktur Rumah Sakit di Provinsi dan kab/kota se-Indonesia. (tim)