Pahami Sayat Ini Jika Mau Maju di Pilkada

Reporter: |

Editor: admin bacakoran |

Sabtu , 21 Oct 2023 - 05:52

Sebelum mencalonkan diri sebagai kepala daerah pada pilkada sebaiknya seseorang memahami beberapa syarat di bawah ini --

"Mengajukan diri sebagai calon kepala daerah menurutnya adalah hak politik, tidak boleh dilarang. Jika memenuhi syarat harusnya di dukung, keliru kita melarang orang menjadi calon kepala daerah. Saya melihat peluang itu bakal ada mencalonkan diri," jelasnya.

Ditempat yang sama, pengamat sospol Sunsel, Bagindo Togar Butar butar ikut mengomentari pertanyaan apakah Pj Kepala Daerah boleh maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Dia menjelaskan bahwa jabatan Pj adalah jabatan administratif, tetapi tidak ada yang mampu melarang individu untuk menggunakan hak politiknya.

Kendati demikian, dirinya menambahkan bahwa seringkali jabatan Pj dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur pemerintahan mulai tingkatan bawah yaitu RT/RW hingga tingkatan atas demi kekuatan politik.

"Tapi jangan menjelang Pilkada mereka mundur, memang tidak dilarang tapi ini tidak etis,” tambahnya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) Amrah Muslim menegaskan PJ Kepala Daerah tidak bisa mencalonkan diri di Pemilu 2024 jika masih menjabat.

"PJ tidak bisa mencalonkan diri, kalau neraka mau mencalonkan diri harus berhenti. Tetapi secara etis harus menjalankan tugas sampai selesai dan jangan mencalonkan diri," imbuhnya.*

pahami sayat ini jika mau maju di pilkada                            palembang,  koranradar.id - banyaknya kandidat calon kepala daerah yang ditunjuk menjadi pj kepala daerah. dikhawatirkan akan mempengaruhi peta politik di tanah air, termasuk sumsel.
lantas, apakah pj kepala daerah ini tetap bisa ikut pilkada atau tidak. 
berikut hasil pembahasan dalam diskusi publik kajian kritis posisi pj kepala daerah perspektif hukum dan politik roca cafe senin, (9/10) malam. 
dalam diskusi pengamat politik universitas sriwijaya, dr m husni thamrin m.si menjelaskan, pj kepala daerah sangat rawan untuk menyalahgunakan   jabatannya ke ranah politik.
"kalau pj kepala daerah, bisa ikut kontestasi pilkada. maka akan sangat rawan bagi mereka untuk tidak menggunakan fasilitas negara," ujar husni.
salah satu kerawanannya adalah, menggunakan dana bansos untuk pencitraan para pj tersebut. indikasi-indikasi seperti itu bisa saja terjadi. "makanya masyarakat harus pintar untuk melihatnya," kata dia.
tidak hanya itu, lanjutnya, pj juga rawan untuk meningkatkan popularitasnya dengan menjadi endorse baik iklan pemerintahan maupun perusahaan.
dengan menampilkan foto foto pj tersebut di baleho atau banner. yang mana semua biayanya menggunakan anggaran pemerintah.
menurutnya endorcement memiliki peluang untuk bisa berdekatan dengan masyarakat semisalnya dengan memasang banner dan foto profil dirinya. 
namun dibalik itu bisa saja mereka ingin memperkenalkan dirinya kepada seluruh masyarakat, untuk kembali bisa memimpin lagi. 
meski demikian, bila pj tersebut mau mencalonkan diri maka mereka harus mundur. 
karena  calon kepala daerah tidak boleh dari asn. "tetapi yang jelas kalau ingin mencalonkan diri tidak boleh asn. mereka harus mundur dari jabatannya," tukasnya.
sedangkan  itu, pakar hukum dari universitas sriwijaya (unsri), prof dr febrian sh mh mengajak masyarakat untuk kerja keras, kerja cerdas untuk melihat kinerja pj kepala daerah terutama di sumsel. "apa yang di sebut track record itulah porto polio," katanya.
lebih lanjut dia mengatakan, jika melihat jabatan pj di sumsel febrian memprediksi salah satu penjabat di sumsel berpeluang bakal maju mencalonkan diri sebagai kepala daerah itu sangat terbuka.
"mengajukan diri sebagai calon kepala daerah menurutnya adalah hak politik, tidak boleh dilarang. jika memenuhi syarat harusnya di dukung, keliru kita melarang orang menjadi calon kepala daerah. saya melihat peluang itu bakal ada mencalonkan diri," jelasnya.
ditempat yang sama, pengamat sospol sunsel, bagindo togar butar butar ikut mengomentari pertanyaan apakah pj kepala daerah boleh maju dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).
dia menjelaskan bahwa jabatan pj adalah jabatan administratif, tetapi tidak ada yang mampu melarang individu untuk menggunakan hak politiknya. 
kendati demikian, dirinya menambahkan bahwa seringkali jabatan pj dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur pemerintahan mulai tingkatan bawah yaitu rt/rw hingga tingkatan atas demi kekuatan politik.
"tapi jangan menjelang pilkada mereka mundur, memang tidak dilarang tapi ini tidak etis,” tambahnya.
ketua komisi pemilihan umum (kpu) provinsi sumatra selatan (sumsel) amrah muslim menegaskan pj kepala daerah tidak bisa mencalonkan diri di pemilu 2024 jika masih menjabat.
"pj tidak bisa mencalonkan diri, kalau neraka mau mencalonkan diri harus berhenti. tetapi secara etis harus menjalankan tugas sampai selesai dan jangan mencalonkan diri," imbuhnya.*

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Palembang 22 Oktober 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan