Sri Mulyani: Anggaran Infrastruktur Terealisasi Rp282,9 Triliun
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) bersama Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu (kiri), Suahasil Nazara (kedua kiri), Thomas A. M. Djiwandono (kedua kanan), dan Sekretaris Jenderal Heru Pambudi (kanan) saat menyampaikan paparan pada rapat --
JAKARTA, KORANRADAR.ID - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan anggaran infrastruktur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terealisasi sebesar Rp282,9 triliun hingga 31 Oktober 2024.
“Daya saing tinggi merupakan salah satu kunci dalam menempatkan Indonesia sebagai negara maju. Untuk itu, APBN #UangKita mendukung penuh peningkatan daya saing melalui anggaran infrastruktur yang telah direalisasikan sebesar Rp282,9 triliun hingga akhir Oktober 2024,” kata Sri Mulyani dalam akun Instagram resmi @smindrawati, seperti dikutip di Jakarta, Jumat.
Realisasi itu setara dengan 66,8 persen dari pagu anggaran senilai Rp422,7 triliun. Ditinjau dari pertumbuhan, realisasi anggaran infrastruktur per Oktober tumbuh 17,8 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Anggaran sebesar Rp160,6 triliun disalurkan melalui belanja kementerian/lembaga (K/L). Contoh hasil anggaran infrastruktur di antaranya pembangunan dan preservasi jalan senilai Rp37,1 triliun, untuk jembatan Rp5,4 triliun, sistem penyediaan air minum (SPAM) Rp3,7 triliun, dan rumah susun Rp5,2 triliun.
Kemudian, untuk pembangunan rel kereta api Rp1,4 triliun, bandara Rp2,3 triliun, pelabuhan laut Rp3,9 triliun, konstruksi Pusat Data Nasional (PDN) di Cikarang Rp1,8 triliun, operasional dan pemeliharaan BTS 4G di 2.806 lokasi Rp1,7 triliun, akses internet di 11.604 lokasi Rp500 miliar, kapasitas satelit 22 Gbps Rp1,2 triliun, dan 43 unit Palapa Ring Rp2 triliun.
Anggaran juga disalurkan melalui transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp72,8 triliun, di antaranya digunakan untuk rekonstruksi, pembangunan, dan rehabilitasi jalan sebesar Rp5,16 triliun serta pembangunan SPAM senilai Rp17,5 triliun.
Anggaran juga digunakan untuk sejumlah pembiayaan, seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 165.880 unit rumah senilai Rp13,7 triliun.
Juga ada penyertaan modal negara (PMN) kepada PT Hutama Karya senilai Rp18,6 triliun serta pendanaan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) senilai Rp7,5 triliun untuk 126 Proyek Strategis Nasional (PSN). (ant)