AKD DPRD Terbentuk Tanpa PDIP dan PKB
AKD yang terbentuk tidak ada keterwakilan dari PDIP dan PKB, sehingga hal tersebut menimbulkan mosi tak percaya--
Sementara itu, anggota DPRD OKI dari Fraksi PAN, Budiman menambahkan, adanya dinamika ini sejak awal pembentukan AKD.
“Dimana AKD itu dilakukan pembentukan pada 21 Oktober lalu berdasarkan penjadwalan yang diputuskan oleh seluruh Ketua Fraksi yang ada di DPRD OKI ini, ada delapan Fraksi. Dan semuanya melakukan rapat, namun tidak ada mufakat,” jelas dia.
BACA JUGA:Pemerintah Pusat Apresiasi Kinerja Pemkab OKI Kendalikan Inflasi
BACA JUGA:Bantu Pensiunan OKI jadi Wirausahawan
Tapi pada hari itu (Jumat), Fraksi PKB dan PDIP secara jelas mangkir dari ketetapan tatib yang ada, karena mereka mengutus semua Fraksinya berada disatu Komisi.
“Sedangkan dalam tatib itu jelas pengutusan dan pemberian tugas ke AKD itu harus berimbang dan merata,” tegasnya.
Ketika itu terjadi skors beberapa kali, sehingga Fraksi PKB dan PDIP walk out dari paripurna. Termasuk Ketua DPRD OKI dan Wakil Ketua DPRD I.
Lanjut Budiman, dengan catatan itu pihaknya menyimpulkan bahwa Ketua DPRD OKI mendukung kesalahan Fraksinya yang mangkir dari aturan yang ada, sehingga salah satu alasan mengajukan mosi tidak percaya bahwa Ketua DPRD OKI menyetujui tindakan yang salah.
“Sesuai sumpah jabatan Ketua DPRD OKI harus mendahulukan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan lembaga, bukan kepentingan kelompoknya saja.
Ketua DPRD OKI ikut walk out, artinya ia hanya mementingkan kelompoknya saja. Akhirnya, paripurna penetapan susunan AKD dan pemilihan pimpinan AKD tanpa Fraksi PKB dan PDIP,” jelas dia.
“Kami berharap PKB bijaksana dalam menyikapi hal ini. Dan ketua dewan lebih baik diganti dengan kader PKB lainnya yang ada di DPRD OKI,” tandas dia.(eml)