PALEMBANG, KORANRADAR.ID - Pasca keputusan MK tentang syarat pencalonan kepala daerah, mestinya lebih banyak calon yang maju, sehingga masyarakat ditawarkan banyak program oleh masing-masing pasangan calon, termasuk di Palembang.
Dengan perolehan kursi masing-masing partai politik paling tidak bisa mengusung 5 pasangan. "Paling tidak 5 pasangan calon yang maju sebagaimana komposisi perolehan partai politik di DPRD Palembang," kata pengamat Politik Bagindo Togar kepada awak media, Selasa 3 September 2024.
"Bukankah kota yang berpenduduk sekitar 1,8 juta dengan DPT 1,25 juta yang tersebar dalam 18 kecamatan dan 107 kelurahan, serta memiliki APBD Rp 4,9 triliun ini, butuh pemimpin yang juga teruji," ungkap dia.
Begitu pula dengan paslon Walikota Palembang yang lain, ujar dia, kompetensi, prestasi dan performanya belum layak sebagai paslon kepala Daaerah Kota Palembang sebagai "ibukota" provinsi yang cukup luas dan strategis posisi geografis dan SDA.
BACA JUGA:Pilkada Palembang, Golkar Dukung Dewa-Prima
BACA JUGA:Resmi Didukung PDI Perjuangan di Pilkada Palembang, Ratu Dewa Ucap Syukur
"Konsekuensi kota ini butuh pemimpin daerah atau walikota yang mampu menempatkan performa pembangunan program infrastruktur, SDM dan masyarakatnya tumbuh berkembang, kompetitif dan modern seperti ibukota ibukota provinsi lainnya di Indonesia ini," ungkap dia.
Dikarenakannya, hingga saat ini tak satupun dari paslon itu yang mampu menyusun dan mempublikasi kepada para konstituen di kota ini.
“Relatif masih larut mengendors personifikasi mereka, serta program kerja yang akan dijalankan 5 ke depan, dengan gagasan yang muatannya nyaris tanpa unsur inovasi, kreatifitas, dan terobosan guna mewujudkan tujuan serta tampilan pembangunan perkotaan masa depan yang modern, terbuka, partisipatif plus mengkoreksi program pembangunan yang sudah tak layak alias jadul digaungkan selama ini, misalnya Kota Palembang yang bebas banjir, macet,sampah. Juga pemberdayaan UMKM, ketersediaan air bersih, pelayanan kesehatan dan pendidikan yang prima,” bebernya.
BACA JUGA:Duo Srikandi Pilkada Palembang, Fitrianti Agustinda dan Nandriani
BACA JUGA:Fitri dan Nandriani Siap Tantang Ratu Dewa-Prima Salam dan Yudha-Bahar di Pilkada Palembang 2024
Sebab, tambah dia, itu ranah dan tugas utama para pejabat serta pegawai OPD. Tanpa paslon kepala daerah, birokrasi sebagai mesin lembaga pemerintahan akan selalu bergerak bekerja untuk melaksanakannya
“Untuk itu. kita warga kota ini dituntut untuk ekstra kritis mencermati para paslon wako yang ada saat ini, baik dari sisi intelektual, moral, emosional, dan dukungan relasi sosialnya. Bila kita abai, lalai atau acuh, pembangunan 5 tahun ke depan yang jadi taruhannya,” pungkasnya. (zar)