JAKARTA, KORANRADAR.ID - Kebijakan pemanfaatan ruang laut diyakini akan berkontribusi signifikan dalam mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi 8 persen di era pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka.
Selain berisi sumber daya alam perikanan, ruang laut dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan infrastruktur digital maupun penempatan infrastruktur energi baru terbarukan yang menjadi bagian penting dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.
“Ruang laut salah satunya dapat dimanfaatkan untuk penempatan sistem komunikasi kabel laut (SKKL). Dan yang harus menjadi catatan, SKKL ini menguasai 99 persen trafik internet internasional. Jadi kalau kita bisa mengalokasikan atau menata ruang laut kita secara optimal dan efisien untuk infrastruktur digital, misalnya kabel laut, itu tentu akan berkontribusi pada sektor ekonomi digital karena infrastruktur dasarnya kita sudah mendukung,” ungkap Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto Darwin dikutip di Jakarta, Rabu. 4 September 2024.
Sejak tahun 2021, lanjut dia, pemerintah telah mengatur penataan kabel dan pipa bawah laut melalui Kepmen KP Nomor 14 Tahun 2021. Kebijakan tersebut memuat soal penggelaran kabel maupun pipa bawah laut harus dilakukan sesuai koridor untuk menciptakan harmonisasi dengan pengguna ruang laut, misal untuk kepentingan penangkapan ikan, transportasi, eksplorasi, hingga kegiatan wisata bahari.
Ia menambahkan, ruang laut juga dapat dimanfaatkan untuk penempatan infrastruktur energi baru terbarukan sebagaimana upaya pemerintah saat ini dalam menggenjot pemanfaatan EBT.
“Dengan adanya regulasi yang sudah dibuat tahun 2021, pemanfaatan ruang laut ini bisa lebih optimal dan harmonis karena sudah diatur tata letaknya,” ujarnya pula.
Optimalisasi pemanfaatan ruang laut untuk kegiatan digitalisasi pun sangat terbuka lebar mengingat letak geografis Indonesia yang strategis, laut Indonesia menjadi jalur alternatif bagi kabel laut dari Amerika Serikat menuju Singapura, melalui perairan Sulawesi, ditambah lagi persoalan geopolitik di Laut China Selatan yang membuat perairan Indonesia menjadi pilihan operator untuk menggelar SKKL.
Senada, Sekjen Partnership Kolaborasi Riset dan Inovasi Kecerdasan Artifisial (Korika), Sri Safitri mengakui besarnya potensi sektor kelautan dan perikanan untuk mendukung tercapainya target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.
Namun untuk mengoptimalkan potensi tersebut perlu adanya digitalisasi, teknologi dinilainya dapat dipakai untuk mendukung peningkatan produktivitas nelayan, pengawasan, hingga distribusi bantuan pemerintah ke masyarakat nelayan yang tepat sasaran. (ant)