Penjelasan dari menteri yang menyebut bahwa gubernur dapat membangun sendiri melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau mencari investor juga dinilai tidak memadai oleh Eddy.
"Sekarang, terang Eddy, proses Tanjung Carat itu baru mau mulai lagi dan anggarannya mau dimasukkan kementerian lagi. Karena, kalau tidak telat tiga tahun ini, mungkin Sumsel sudah punya pelabuhan," jelas dia.
Eddy Santana menyoroti kurangnya kepemimpinan yang efektif dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
Ia menegaskan bahwa pemimpin harus mampu mengumpulkan orang-orang pintar untuk berdiskusi mengenai konsep, infrastruktur, dan perencanaan.
Menurutnya, primordialisme dan nepotisme dalam pengelolaan dana publik harus dihindari.
BACA JUGA:Tak Ada Jokowi, Megawati Beri Potongan Pertama Tumpeng HUT PDIP untuk Ma'ruf Amin
"Pemerintah daerah harus mengurus rakyat, dikasih amanah untuk mengurus rakyat menjadi sejahtera," tegasnya.
Eddy Santana menutup wawancaranya dengan menyatakan kegelisahannya terkait kondisi Sumsel yang terlihat mengalami kemunduran.
Ia menekankan bahwa jika kondisi tersebut tidak diatasi, Sumsel tidak hanya stagnan tetapi juga berpotensi kehilangan waktu hingga 10 tahun.
Dengan adanya kritik tajam dari Eddy Santana terhadap pembangunan Sumsel, masyarakat diharapkan dapat lebih kritis dalam mengawasi dan menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah daerah.
Dan semua ini bisa menjadi pijakan untuk merumuskan perbaikan dan strategi pembangunan yang lebih baik ke depannya.