PALEMBANG, KORANRADAR.ID - Pangdam II/Swj Mayjen TNI Yanuar Adil menegaskan bahwa kegiatan pembinaan teritorial yang dilakukan oleh jajarannya diharapkan mampu menyentuh dan membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumbagsel.
Hal tersebut disampaikan Kapendam II/Sriwijaya, Kolonel Arh Saptarendra P, Diungkapkan Kapendam, hari ini, Kamis 28 Desember 2023. Pangdam II/Swj di daulat sebagai Narasumber Acara Dialog Interaktif RRI Palembang.
"Sebagaimana topiknya, Menyambut Tahun Baru 2024, dengan Semangat dan Harapan Baru", Pangdam menyampaikan tentang apa saja yang telah dilakukan Kodam II/Swj, program unggulan serta berbagai hal yang telah disiapkan dalam menghadapi tahun 2024," ujar Kol Arh Sapta.
Dialog Interaktif yang diselenggarakan di Kantor RRI Jalan Radio, 20 Ilir Kota Palembang, dilakukan secara online.
"Pada kesempatan itu juga Pangdam, melakukan dialog interaktif dengan masyarakat yang berada di Sumbagsel dan bahkan ada yang Bandung Timur, Jabar," ujar Sapta.
BACA JUGA:Korem 043/Gatam Terima Penghargaan Dari KPU Provinsi Lampung
"Tidak hanya melaksanakan dialog interaktif tapi juga Pangdam membeberkan program Kodam II/Swj yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan tentunya membantu mensejahterakan rakyat di wilayah Sumbagsel," ujar Sapta.
"Seperti program TMMD, Karya bakti pembersihan pasar, aliran sungai serta penghijauan.
Termasuk juga program unggulan Kodam II/Swj yaitu Manunggal Pertanian, Manunggal Air, Kodam Masuk Kampus serta program Penangangan Stunting yaitu Dapur Masuk Sekolah," imbuh lulusan Akmil 1996 itu.
Selain itu, lanjutnya, satuan jajaran Kodam II/Swj mengirimkan pasukan pengamanan perbatasan di Papua dan Kalimantan serta misi perdamaian PBB di Kongo.
"Juga melakukan tugas menjaga kedaulatan wilayah di pulau terluar yaitu pulau Enggano yang ada di Bengkulu," tandasnya.
BACA JUGA:Pesan Kasad dan Pangdam II/Sriwijaya TNI Harus Netral
Dalam menyikapi dinamika tahun 2024, Sapta sampaikan bahwa Pangdam II/Swj telah menegaskan Netralitas TNI.
"Termasuk kepada Ibu Persit, telah disosialisasikan bahwa prajurit TNI netral sehingga meski istrinya ada yang ikut dalam kontestasi politik seperti calon legislatif maka dilarang menggunakan fasilitas suaminya sebagai aparat negara," ujar Sapta.
"Untuk menjelaskan itu, Pangdam telah membuat video panduan netralitas dan juga membuka posko pengaduan di jajaran Pomdam II/Swj.