BANYUASIN, KORANRADAR.ID - Penguatan pembangunan sumber daya manusia (SDM) untuk mewujudkan indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2025 sangat dipengaruhi oleh kesehatan dan pertumbuhan anak. Masalah gizi, khususnya stunting yang menjadi tantangan utama dalam pembangunan manusia di Indonesia.
Hal ini dapat dilihat melalui angka prevalensi stunting yang masih cukup tinggi meskipun mengalami penurunan dalam satu dekade terakhir.
Sebagai upaya perbaikan tata kelola, Pemerintah tengah menyusun Rancangan Perpres tentang Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (RPerpres). RPerpres ini akan berfokus pada pencegahan kasus stunting baru serta penajaman sasaran, intervensi, target, dan indikator dengan pendekatan kerangka kerja logis guna pencegahan terjadinya kasus stunting baru.
Atas dasar tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin sekaligus Plt Kepala Bappeda Banyuasin Erwin Ibrahim, menghadiri rapat diskusi Identifikasi Potensi Penguatan Konvergensi Lintas Sektor Melalui Rancangan Aksi Mendukung Capaian Usulan Indikator Rancangan Perpres Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS).
Rapat diskusi ini diselenggaran oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) yang dihadiri langsung Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat di Bappenas Diah Lenggogeni, bertepat di Hotel Aston Palembang, Kamis 28 Agustus 2025.
Dalam paparannya Sekda Erwin menjelaskan mengenai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk dapat menjadi penyumbang terhadap penurunan stunting di Provinsi Sumatera Selatan dan Indonesia.
Salah satunya melalui ketahanan dan pengamanan pangan yang sejalan dengan Program Unggulan Pemerintah Kabupaten Banyuasin yaitu 12 Gerakan Bersama Masyarakat.
“Kita melibatkan multi pihak, karena semua itu tidak bisa dilaksanakan secara sendiri. Semuanya saling berkaitan, harus saling berintegrasi mulai dari hulu dalam proses sampai dengan hilirnya,” ujarnya.
Lebih lanjut dirinya juga mengharapkan adanya kolaborasi lintas wilayah. Hal ini mengingat wilayah Kabupaten Banyuasin yang bersinggungan langsung dengan Kabupaten dan Kota yang secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap prevalensi stunting dikarenakan pada daerah perbatasan biasanya terdapat penumpukan bonus demografi yang tinggi.
“Perlu dilakukan secara lintas wilayah, adanya kolaborasi dengan kabupaten tetangga dan kabupaten sekitarnya, tentunya ini memerlukan peran provinsi dalam mengkoordinasikan hal tersebut,” tutupnya. (tri)