Sah UMP Sumsel Naik Rp 52 Ribu

Reporter: David Karnain |

Editor: Swan |

Selasa , 21 Nov 2023 - 19:37

Para pekerja di Provinsi Sumsel akan menerima UMP yang mengalami kenaikan di tahun 2024 dari sebesar 1,55 persen dari UMP 2023 yakni sebesar Rp 3.404.177.--

sah ump sumsel naik rp 52 ribu                            sumsel, koranradar.id - penjabat (pj) gubernur sumatera selatan (sumsel) agus fatoni mengumumkan dan langsung mengesahkan upah minimum provinsi (ump) di sumsel untuk tahun 2024, resmi naik.
hasil upah minimum provinsi (ump) di sumsel 2024, usai rapat optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di provinsi sumsel, di hotel harper, selasa 21 november 2023.
secara angka, ump di sumsel 2024 sebesar rp 3.456.874.  angka upah minimum provinsi (ump) di sumsel 2024 naik 1,55 persen dari ump 2023 yakni sebesar rp 3.404.177 atau naik di kisaran rp 52 ribu.
"ump sumsel 2024 rp 3.456.874. ump itu berlaku bagi pekerja yang masa kerjanya kurang dari setahun pada perusahaan," kata agus fatoni.
"bagi perusahaan yang memberi upah lebih tinggi dari ump 2025, dilarang mengurangi atau menurunkan upah," tegasnya.
menurut agus, ump itu sesuai dengan pp 51/2023 tentang pengupahan.  dalam aturan, penetapan ump harus memperhatikan rekomendasi dewan pengupahan yang terdiri dari pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja.
"semua ada di situ dan rumusan, hitungannya juga sudah ditetapkan menyesuaikan dengan dinamika yang terjadi di daerah,"jelas agus fatoni.
hasil upah minimum provinsi atau ump sumsel tahun 2024 melalui rapat antara serikat pekerja, pengusaha dan pemerintah sehingga menghasilkan kesepakatan.
"dalam memutuskan ump cukup sulit, serikat pekerja maupun pengusaha miliki kepentingan masing-masing dan semuanya harus dilindungi bersama," jelas agus fatoni.
usai ditetapkan upah minimum provinsi atau ump sumsel tahun 2024, pengusaha dan pekerja bisa jalan bersama sehingga iklim di sumsel kondusif.
"biasanya salah satu pihak tidak menerima, mudah-mudahan bisa saling mengerti, bersinergi agar sumsel kondusif dan maju," ujarnya.
koordinasi dan sinergi antara pengusaha dan pekerja, terkait upah minimum provinsi atau ump di sumsel untuk tahun 2024 akan membuat dunia usaha kondusif.
"jika dunia usaha tak kondusif, dirinya memastikan akan berdampak pada banyak hal salah satunya ke perekonomian," jelas agus fatoni.
sementara itu, kepala dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi sumsel, deliar marzoeki mengatakan, ump itu merupakan kesepakatan bersama semua pihak. "bapak gubernur (agus fatoni) sudah mengumumkan ump sumsel untuk tahun 2024 sebesar rp 3.456.874," jelas deliar marzoeki.
angka tersebut, sambung deliar marzoeki, naik sekitar rp 52 ribu atau secara persentase 1,55 persen dibandingkan ump sebelumnya.
"upah dia tidak mempermasalahkan, kami sudah berkoordinasi sudah bertemu langsung," ujar deliar.
upah minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pekerja atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada para pekerjanya. jenis upah minimum yaitu ump, umk, umr dan upah sektor.
ump atau upah minimum provinsi merupakan upah minimum yang berlaku di seluruh kabupaten/kota dalam satu provinsi. sedangkan upah minimum kabupaten/kota (umk) adalah upah yang berlaku hanya di sebuah kabupaten/kota.
selain itu, upah minimum sektor yang ditetapkan oleh gubernur berdasarkan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja atau serikat buruh pada sektor yang bersangkutan. penetapan upah minimum sektor ini dilakukan setelah mendapat saran dan pertimbangan dari dewan pengupahan provinsi atau dewan pengupahan kabupaten/kota.
secara tidak kasat mata, memang terlihat keempat jenis itu hampir sama. justru sebenarnya memiliki perbedaan seperti ump yang ruang lingkupmya adalah satu provinsi, lain dengan umk yang ruang lingkupnya berbeda dan sektoral yang luas, yaitu lebih dari satu ukm.
sementara itu, dari wikipedia dijelaskan bahwa upah minimum provinsi (disingkat ump) adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi.[1] dahulu upah minimum provinsi dikenal dengan istilah upah minimum regional tingkat i.[2] dasar hukum penetapan ump adalah peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor 7 tahun 2013 tentang upah minimum.[1] ump ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dewan pengupahan provinsi.
penetapan upah dilaksanakan setiap tahun melalui proses yang panjang. mula-mula dewan pengupahan daerah (dpd) yang terdiri dari birokrat, akademisi, buruh dan pengusaha mengadakan rapat, membentuk tim survei dan turun ke lapangan mencari tahu harga sejumlah kebutuhan yang dibutuhkan oleh pegawai, karyawan dan buruh. setelah survei di sejumlah kota dalam provinsi tersebut yang dianggap representatif, diperoleh angka kebutuhan hidup layak (khl) - dulu disebut kebutuhan hidup minimum (khm). berdasarkan khl, dpd mengusulkan upah minimum regional (umr) kepada gubernur untuk disahkan. komponen kebutuhan hidup layak digunakan sebagai dasar penentuan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup pekerja lajang (belum menikah). (dav)