Muba Maksimalkan Bantuan Hukum Gratis Bagi Warga Miskin

MUBA, KORANRADAR.ID - Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Pemkab Muba) dibawah komando Bupati Muba HM Toha dan Wakil Bupati Kiai Abdur Rohman Husen menegaskan komitmennya dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat, khususnya fakir miskin.

Hal ini diketahui saat Rapat Evaluasi dan Verifikasi Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Kantor Perwakilan Musi Banyuasin  di Palembang, Selasa 3 Februari 2026.

Dalam kesempatan rapat tersebut dipimpin langsung Asisten I Setda Muba Ardiansyah yang Turut didampingi Kabag Hukum Yunita, Tim Ahli Bupati Muba Bidang Hukum Konar Zuber, dan Kabag Kerjasama Irfan.

"Rapat ini menjadi ruang strategis untuk mengevaluasi sekaligus memverifikasi berbagai nota kesepahaman (MoU) antara Pemkab Muba dengan lembaga bantuan hukum, agar implementasinya benar-benar tepat sasaran, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat," ujar Asisten I Setda Muba, Ardiansyah.

BACA JUGA:Bupati Muba Siap Kawal Program Strategis Presiden

BACA JUGA:Respon Aspirasi Warga, Pemkab Muba Usulkan Pembangunan Underpass di Tol Betung–Jambi

Ia menekankan bahwa bantuan hukum bukan sekadar kewajiban normatif Pemerintah Daerah, tetapi merupakan instrumen penting dalam menjamin hak konstitusional warga negara. 

“Evaluasi ini penting agar setiap kerja sama benar-benar memberi manfaat nyata, bukan hanya administratif,” ujarnya.

Senada dikatakan Kabag Hukum Setda Muba Yunita menegaskan, verifikasi dilakukan untuk memastikan lembaga mitra memenuhi standar profesional, integritas, serta memiliki komitmen kuat dalam memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat kurang mampu.

"Pemkab Muba berharap seluruh kesepakatan yang terjalin tidak hanya berhenti pada dokumen kerja sama, tetapi mampu diterjemahkan dalam pelayanan hukum yang mudah diakses, responsif, dan berpihak pada keadilan sosial," ulasnya. 

Lanjutnya, langkah ini sekaligus menegaskan posisi Pemkab Muba sebagai daerah yang konsisten membangun tata kelola Pemerintahan berbasis hukum dan perlindungan hak masyarakat. (ace)