Bulog Distribusikan Minyak Goreng DMO 2026

KORANRADAR.ID – Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, memastikan bahwa distribusi minyak goreng melalui skema Kewajiban Pasar Domestik (Domestic Market Obligation/DMO) akan dimulai pada Januari 2026.

Saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI, Jakarta, Senin (29/12/2025), Rizal menjelaskan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 Tahun 2025 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat.

“Sesuai dengan Permendag, kami mendapatkan penugasan mulai Januari 2026 hingga Desember 2026 mendatang,” ujar Rizal.

Skema DMO mewajibkan produsen atau eksportir untuk mengalokasikan sebagian produksinya ke pasar dalam negeri sebelum melakukan ekspor. Hal ini dilakukan demi menjamin ketersediaan stok dan menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.

BACA JUGA:Bulog Gandakan Stok Beras di Daerah Bencana Sumatera, Pastikan Distribusi Cepat dan Tepat Sasaran

BACA JUGA:Bulog Bangun 100 Gudang Baru, Tambah Kapasitas Tampung Hingga 1 Juta Ton Beras

Rizal menggarisbawahi bahwa dalam aturan baru ini, Bulog akan memegang peranan strategis dalam penyaluran.

“Rencananya, Bulog akan menyalurkan sekitar 35 persen dari total DMO nasional. Penugasan ini dibagi antara tiga entitas, yaitu Bulog, ID FOOD, dan Agrinas Palma Nusantara,” tambahnya.

Meski rincian teknisnya masih terus dimatangkan, Bulog memastikan kesiapan infrastruktur pendukung di lapangan. Saat ini, pihak Bulog tengah menyiapkan titik-titik pergudangan untuk menampung dan mendistribusikan minyak goreng tersebut.

Salah satu poin krusial dalam Permendag terbaru adalah penyederhanaan jalur distribusi. Nantinya, pasokan DMO dari produsen akan langsung diterima oleh Bulog, ID FOOD, dan Agrinas Palma untuk diteruskan langsung ke pedagang pengecer di pasar-pasar.

BACA JUGA:300 Paket Sembako dan 2,5 Ton Beras Bulog Diserbu Warga

BACA JUGA:Bulog Sub Drive Lahat Stop Beli Gabah Petani

“Kami tidak lagi melalui distributor tingkat satu atau dua. Tujuannya adalah memotong rantai distribusi yang panjang. Semakin banyak rantainya, akan semakin mahal harga di tingkat lapangan,” jelas Rizal.

Dengan pemangkasan jalur ini, pemerintah berharap masyarakat dapat memperoleh minyak goreng dengan harga yang wajar dan sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan. (ant)