Melalui Reses, DPRD Prabumulih Tampung Aspirasi di Tiga Dapil
ASPIRASI: Suasana reses di Prabumulih Timur dipimpin Ketua DPRD H Deni Victoria dan jajarannya.--
PRABUMULIH, KORANRADAR.ID - Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih menggelar reses masa persidangan ke-1 tahun 2025 di daerah pemilihan (dapil) masing – masing.
Reses ini tujuannya untuk menyerap kebutuhan masyarakat terkait infrastruktur, kependudukan, kesehatan, dan pendidikan, reses ini juga langsung melibatkan OPD terkait seperti Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Pendidikan, Perkim, Dinas Sosial, dan Catatan Sipil.
Untuk Dapil III yakni di Prabumulih Utara - Cambai yang dihadiri H Zainudin, Ade Irama, Purwaka, Ahmad Riza Diswan, M Rizky Darmawan, Anisa Meida Shafira, Adha Mahar Dian Jaya, dan Rofika Susanti, melaksanakan reses di Kantor Kecamatan Cambai.
Dapil II di Prabumulih Barat-Selatan - RKT yang dihadiri Dipe Anom, Feri Alwi, Erwandi, Apriansyah, Hj Nurlisnah, Suherli Berlian, Faris Pramudya, Leoni Ayi Pratiwi Fena Hartati, dan Riza Apriansyah, menyapa pemilihnya di Kantor Camat Prabumulih Barat.
Sementara Dapil I menggelar reses di Kantor Lurah Gunung Ibul Barat dan dihadiri langsung Ketua DPRD Deni Victoria, HM Rasyid, Welizar, Iswanto, Nicko Adha Pranata, Hendriansyah, Hj Herawaty, Hartono Hamid, dan Aryono.
Camat Prabumulih Timur Joni Panhar berharap, masyarakat dapat memanfaatkan reses ini sebaik-baiknya dengan menyampaikan yang menjadi kebutuhan dan aspirasi di wilayah masing-masing.
Sementara, Ketua DPRD Prabumulih H Deni Victoria meyebut reses ini dinilai penting, karena selain sebagai ajang silaturahmi bersama warga, reses juga sebagai wadah menjemput aspirasi yang menjadi kebutuhan masyarakat.
“Semua aspirasi akan kita tampung dan diperjuangkan, namun akan kita lihat mana yang lebih prioritas,” tegasnya.
Sedangkan di Dapil II menyerap langsung aspirasi beragam warga yang meliputi infrastruktur dan kesehatan.
Menurut Dipe, selaku pemegang anggaran di kecamatan harus menginventarisir kebutuhan di kantor lurah. “Jadi camat yang bertanggung jawab untuk kelurahan, bagaimana mau meningkatkan pelayanan seperti ATK dan mobiler tidak mendukung," katanya.
Ia mengingatkan keterbatasan anggaran, proposal yang masuk akan dipilih yang lebih penting atau urgen, karena saat ini minimnya anggaran sehingga dapat dioptimalkan untuk yang dibutuhkan di masyarakat. (and)