DPRD PALI Dorong Pemkab Gali Potensi Pajak dan Retribusi untuk Dongkrak PAD

PALEMBANG, KORANRADAR.ID – Pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat belakangan ini memunculkan kekhawatiran di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan. Daerah muda yang baru berusia sekitar 12 tahun ini kini menghadapi tantangan berat dalam menjaga keberlanjutan pembangunan akibat berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat.

Wakil Ketua DPRD PALI, Firdaus Hasbullah, SH, MH, menilai kebijakan pemotongan DBH, khususnya dari sektor minyak dan gas bumi, memberikan dampak signifikan terhadap kemampuan fiskal daerah.

“Sebagai daerah yang pendapatannya sangat bergantung pada DBH migas, tentu pemotongan ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan program pembangunan,” ujarnya, Kamis (23/10).

Firdaus mengungkapkan, berkurangnya dana transfer tersebut membuat sejumlah program prioritas terhambat dan berdampak langsung terhadap perekonomian lokal. “Kondisi ini memicu turunnya investasi, menurunnya daya beli masyarakat, hingga berkurangnya pendapatan pedagang kecil,” katanya.

Untuk menekan dampak tersebut, Firdaus mendorong agar Pemerintah Kabupaten PALI bersama DPRD segera mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggali potensi pajak dan retribusi yang ada.

“Kita harus maksimalkan sumber-sumber PAD, terutama dari sektor pajak dan retribusi daerah. Fokusnya bukan pada masyarakat kecil, tapi pada perusahaan besar yang beroperasi di PALI,” tegasnya.

Salah satu langkah yang dinilai strategis yakni menertibkan retribusi angkutan batubara yang melintasi wilayah PALI serta mengoptimalkan potensi pajak kendaraan perusahaan.

“Masih banyak kendaraan perusahaan di PALI yang berpelat luar daerah. Ini perlu ditekan agar mereka mengganti ke pelat PALI. Langkah kecil, tapi berdampak besar bagi pendapatan daerah,” tambahnya.

Firdaus menyebut, akibat pemotongan transfer, APBD PALI yang sebelumnya mencapai Rp1,5 triliun kini turun menjadi sekitar Rp900 miliar. “Ada pengurangan hampir Rp500 miliar. Dampaknya luar biasa bagi daerah kita,” ujarnya.

Ke depan, ia menekankan pentingnya kemandirian ekonomi daerah dengan mengembangkan sektor nonmigas seperti , pertanian, dan industri kreatif. “PALI harus mulai belajar mandiri dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki sendiri,” katanya.

DPRD PALI juga telah menjadwalkan evaluasi terhadap Rancangan APBD Tahun 2026 bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memastikan program yang disusun benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Prioritas kita tetap pada pendidikan, kesehatan, dan gaji pegawai. Itu menyangkut hajat hidup orang banyak,” tutup Firdaus.