DPR Dorong SPBU Swasta Bangun Kilang Minyak

PALEMBANG, KORANRADAR.ID  - Anggota Komisi XII DPR RI, Yulian Gunhar, mendorong wacana operator SPBU swasta untuk membangun kilang minyak di Indonesia. Hal itu menurutnya sebagai langkah strategis memperkuat kedaulatan energi nasional.

Menurut Gunhar, selama ini ketergantungan Indonesia pada impor BBM menjadi beban berat bagi neraca perdagangan sekaligus APBN. Dengan keterlibatan swasta dalam pembangunan kilang, pasokan energi dalam negeri akan semakin terjamin, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Pembangunan kilang oleh SPBU swasta harus jadi jalan memperkuat kedaulatan energi, bukan sekadar bisnis. Hal ini dilakukan agar BBM tetap terjangkau bagi rakyat,” tegas Gunhar, kemarin 23 September 2025

Gunhar menambahkan, praktik pembangunan kilang oleh operator SPBU swasta sudah lazim dilakukan di berbagai negara. Singapura, misalnya, memiliki kilang yang dibangun swasta sebagai bagian dari investasi energi nasional. Model ini bisa diadopsi di Indonesia, asalkan regulasi dan pengawasan negara berjalan ketat, serta tetap mengedepankan kepentingan kedaulatan energi nasional.

“Investasi swasta memang penting, tetapi harus diatur agar tetap berpihak pada kepentingan nasional. Kehadiran kilang swasta diharapkan bukan hanya memperkuat pasokan dan distribusi energi, tetapi juga memastikan rakyat di seluruh pelosok, termasuk di wilayah 3T, mendapatkan akses BBM dengan harga terjangkau,” jelasnya.

BACA JUGA:Gula Aren Sumsel Binaan Bank Indonesia Tembus Pasar Internasional

BACA JUGA: Forum Konsultasi Publik RSKGM Provinsi Sumsel: Tingkatkan Mutu Layanan Gigi & Mulut untuk Senyum Indonesia

Lebih jauh, politisi PDI Perjuangan ini menekankan bahwa pembangunan kilang tidak hanya soal infrastruktur fisik, tetapi juga mencakup aspek transfer teknologi, penyerapan tenaga kerja, serta kontribusi terhadap pembangunan daerah. Dengan melibatkan swasta, pemerintah dapat memperluas basis investasi, sekaligusmembuka lapangan kerja baru di sektor energi.

Selain itu, ia menegaskan bahwa pemerintah bersama DPR memiliki tanggung jawab untuk merancang regulasi yang jelas dan berpihak pada rakyat. Regulasi tersebut harus mencegah monopoli, memastikan distribusi merata, dan memberikan kepastian hukum bagi investor tanpa mengorbankan kepentingan publik.

“Kita ingin swasta hadir sebagai mitra strategis negara, bukan sebagai pesaing yang melemahkan posisi pemerintah,” pungkasnya. (zar)