Mengejutkan! Jokowi Buka Suara Soal PDIP dan Pemerintahan Prabowo

Reporter: Asif Ardiansyah |

Editor: Asif Ardiansyah |

Sabtu , 02 Aug 2025 - 17:08

Joko Widodo --

mengejutkan! jokowi buka suara soal pdip dan pemerintahan prabowo                            solo, koranradar.id – mantan presiden joko widodo (jokowi) menanggapi instruksi ketua umum pdip, megawati soekarnoputri, yang meminta seluruh kadernya untuk mendukung pemerintahan presiden terpilih prabowo subianto. saat ditanya oleh media, jokowi memilih irit bicara dan menyerahkan keputusan tersebut sepenuhnya kepada internal partai.
"ya setiap partai memiliki kebijakan-kebijakan internal sendiri-sendiri," ujar jokowi singkat, jumat (1/8).
 
pernyataan ini muncul setelah megawati menyampaikan perintahnya di acara bimbingan teknis (bimtek) anggota dpr dan dprd fraksi pdip se-indonesia di bali. arahan megawati untuk mendukung pemerintahan prabowo menjadi sorotan, terutama karena disampaikan hanya beberapa jam setelah sekretaris jenderal pdip, hasto kristiyanto, mendapat amnesti dari kasus hukum yang menjeratnya.
 
amnesti untuk hasto dan hak prerogatif presiden
amnesti tersebut diberikan oleh presiden prabowo subianto menjelang pelaksanaan kongres pdip yang juga diselenggarakan di bali. jokowi sendiri enggan berkomentar banyak mengenai acara internal partai banteng itu. "itu internal partai," jawabnya.
baca juga:breaking news: sekjen pdip hasto kristiyanto divonis 3,5 tahun penjara dalam kasus suap harun masiku
 
namun, terkait pemberian amnesti untuk hasto, jokowi memberikan penjelasan. ia mengatakan bahwa presiden memiliki hak istimewa, atau hak prerogatif, yang diatur dalam uud 1945, termasuk hak untuk memberikan remisi, grasi, amnesti, hingga abolisi.
 
"itu adalah hak prerogatif, hak istimewa presiden yang diberikan oleh undang-undang dasar kita dan kita menghormati," kata jokowi.
 
 
 
jokowi menambahkan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh presiden, termasuk dalam kasus amnesti ini, sudah melalui berbagai pertimbangan matang. "presiden pasti memiliki pertimbangan-pertimbangan politik, hukum, sosial politik, semuanya pasti menjadi pertimbangan," pungkasnya.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Palembang 7 Agustus 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan