Tim Restorasi Gambut Daerah Papar Capaian Restorasi Gambut Sumsel 2023 dan Target 2024

Reporter: heni |

Editor: asifardiansyah |

Selasa , 19 Dec 2023 - 21:54

Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) Provinsi Sumatera Selatan pose bareng usai menyelenggarakan kegiatan Capaian Restorasi Gambut Sumatera Selatan 2023 dan Rencana Restorasi Gambut Tahun 2024 bertempat di Wyndham Opi Hotel Palembang, 19 Desember 2024.--

tim restorasi gambut daerah papar capaian restorasi gambut sumsel 2023 dan target 2024                            palembang,koranradar.id – tim restorasi gambut daerah (trgd) provinsi sumatera selatan menyelenggarakan kegiatan capaian restorasi gambut sumatera selatan 2023 dan rencana restorasi gambut tahun 2024 bertempat di wyndham opi hotel palembang, 19 desember 2024.
kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan catatan reflektif terkait pelaksanaan upaya restorasi gambut yang telah dilakukan pada tahun 2023 dan perumusan strategi dan inisiatif yang efektif untuk pelaksanaan restorasi gambut pada tahun 2024.
“hari ini kita ingin menyampaikan refleksi kegiatan kita selama tahun 2023,” tutur ir h dharna dachlan mm, koordinator tim restorasi gambut daerah (trgd) sumsel
disebutkannya, dalam kesempatan ini, pihaknya juga akan mengemukakan rencana program kegiatan untuk tahun 2024 antara lain, di mana sekat kanal, di mana  penanaman kembali, revitalisasi, dan lainnya.
sementara, drs h edwar chandra mh, asisten 1 bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat provinsi sumatera selatan dalam sambutannya mengatakan, permasalahan gambut mulai menjadi perhatian khusus seiring semakin tingginya dampak  perubahan iklim.
baca juga:pj ketua tp pkk kota palembang, dewi sastriani sag, seimbangkan antara karir dan rumah tangga
“adapun pemulihan ekosistem gambut sudah dilakukan pemerintah dengan pembentukan brgm dengan tujuan percepatan pemulihan dan pengembalian fungsi ideologis gambut akibat kebakaran hutan di 7 provinsi termasuk sumsel,” jelasnya.
lanjutnya, salah satu provinsi prioritas restorasi gambut dengan luas gambut yang signifikan dan tersebar di 7 kabupaten, provinsi sumsel memiliki komitmen tinggi dalam perlindungan dan pengolahan restorasi gambut.
sumsel telah memiliki perangkat kebijakan untuk perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut berkelanjutan. dengan adanya perda no 1 tahun 2018 serta dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.
dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut perlu melibatkan banyak pihak, tidak hanya pemerintah pusat dan daerah, termasuk seluruh komponen masyarakat, sektor swasta, lembaga penelitian, termasuk perguruan tinggi.
sementara, berdasarkan hasil perhitungan spasial dari pembaharuan peta gambut bbsdlp – kementan tahun 2019, bahwa luas total lahan gambut indonesia mencapai  13.430.517 ha yang tersebar di empat (4) pulau utama, yaitu sumatera (5.850.561 ha), kalimantan (4.543.362 ha), sulawesi (24.783 ha) dan papua (3.011.811 ha).
adapun sebaran lahan gambut yang ada di pulau sumatera terdapat di provinsi riau seluas 3.573.955 ha, sumatera selatan 1.123.117 ha, jambi 496.766 ha, dan sumatera utara 324.535 ha, aceh 150.485 ha dan sumatera barat 125.340 ha. 
baca juga:gerbong polres pali bergerak, sejumlah perwira dimutasi
khusus sebaran lahan gambut di provinsi sumatera selatan sendiri, terdapat di tujuh kabupaten, yaitu ogan komering ilir seluas 647.766 ha, musi banyuasin seluas 239.454 ha, banyuasin seluas 147.879 ha, muratara 34.142 ha, pali 26.231 ha, muara enim 23.658 ha, dan musi rawas seluas 3.986 ha.
secara umum, dari luasan lahan gambut di indonesia yang mencapai 13.430.517 ha di atas, telah banyak mengalami degradasi dan kerusakan terutama faktor kebakaran di tahun 2015, 2019 bahkan tahun 2023 ini, serta faktor konversi dan penggunaan tata air (hidrologi) lahan gambut yang tidak sesuai dengan kaidah konservasi.
kebakaran di lahan gambut menghasilkan asap lebih banyak dibandingkan kebakaran lahan mineral, sebagai penyumbang kabut asap terbesar dalam beberapa tahun terakhir di indonesia, puncaknya kebakaran tahun 2015, 2019 dan 2023 ini. hasil dari penelitian, bahwa kebakaran lahan gambut sulit dipadamkan dan telah mengakibatkan deforestasi dan degradasi hutan, emisi karbon, kepunahan keanekaragaman hayati, dan hilangnya penghidupan masyarakat atas sumber daya alam di lahan gambut. 
komitmen pemerintah indonesia untuk perbaikan (restorasi) lahan gambut dibuktikan dengan telah dibentuknya badan restorasi gambut (brg) pada tahun 2016 dan sekarang menjadi badan restorasi gambut mangrove (brgm) melalui peraturan presiden nomor 120 tahun 2020 dengan tugas utamanya memfasilitasi percepatan pelaksanaan restorasi gambut serta upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di 7 (tujuh) provinsi, yaitu riau, jambi, sumatera selatan, kalimantan barat, kalimantan tengah, kalimantan selatan dan papua. 
baca juga:kembangkan potensi panas bumi, pge bangun pltp lumut balai unit 2
adapun target restorasi lahan gambut seluas 2,6 juta hektar (tahun 2016 – 2020) dan 1,2 juta hektar (tahun 2021 -2024). upaya restorasi ini sebagai bagian dari implementasi komitmen indonesia akan menurunkan emisi karbon sebesar 0,672 giga-ton di lahan gambut. 
sebagai mandat dari peraturan presiden nomor 120 tahun 2020 tentang brgm pada pasal 15 bahwa gubernur sumatera selatan telah menetapkan keputusan pembentukan tim restorasi gambut daerah (trgd) melalui keputusan nomor 74/kpts/dlhp/2021 tentang trgd provinsi sumatera selatan. 
adapun strategi restorasi lahan gambut yang telah dilakukan oleh brgm yang diimplementasikan oleh trgd, dengan tiga pendekatan, yaitu; pembasahan kembali (rewetting), penanaman kembali (revegetasi), dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (revitalisasi). 
melalui pendekatan ini diharapkan lahan gambut akan selalu basah, percepatan terjadinya pemulihan tutupan, serta meningkatnya kepedulian dan perekonomian masyarakat yang pada akhirnya akan berdampak pada berkurangnya kebakaran hutan & lahan (karhutlah) serta mengembalikan fungsi ekosistem gambut bagi kehidupan. 
berdasarkan peraturan presiden nomor 120 tahun 2020 tentang brgm pada pasal 34 bahwa brgm akan berakhir pada tanggal 31 desember 2024, yang selanjutnya pelaksanaan upaya restorasi gambut belum tentu akan menjadi agenda prioritas kembali pemerintah. 
sehingga, pelaksanaan restorasi gambut yang telah dilakukan pada tahun 2023 dan akan dilakukan tahun 2024 akan menjadi sangat penting dalam membangun exit strategi selanjutnya. 
oleh karena itu, pada masa pelaksanaan kegiatan restorasi gambut diakhir tahun 2023 ini akan sangat diperlukan melakukan peninjauan ulang atau refleksi terhadap proses, pelaksanaan dan hasil-hasil yang telah dicapai dan berdampak dalam pemulihan (restorasi) gambut.