Gara-gara Ijazah Palsu, Wali Kota Ito Lengser dalam 2 Bulan
Maki Takubo Walikota Ito--
KORANRADAR.ID – Publik Jepang, khususnya di Prefektur Shizuoka, tengah digemparkan oleh skandal ijazah palsu yang melibatkan seorang pejabat tinggi pemerintah.
Maki Takubo, yang baru menjabat sebagai Wali Kota Ito, Prefektur Shizuoka, Jepang, ketahuan menggunakan ijazah palsu saat maju sebagai calon wali kota.
Politisi wanita berusia 55 tahun ini, yang baru dua bulan menjabat setelah terpilih pada Mei 2025, ternyata tidak lulus perguruan tinggi seperti yang tercantum dalam profil data dirinya.
Pengakuan ini muncul setelah kasusnya menjadi sorotan dan menimbulkan tekanan publik yang masif.
BACA JUGA:KONI Lampung Terancam: Pengurus Baru Diduga Langgar AD/ART, Legitimasi Dipertanyakan!
Pengakuan dan Rencana Pengunduran Diri Maki Takubo
Dalam konferensi pers pada Senin, 7 Juli 2025, Maki Takubo menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wali Kota Ito. "Saya akan menyerahkan bukti yang saya klaim sebagai ijazah dan buku tahunan kepada jaksa dalam waktu 10 hingga 14 hari ke depan," kata Takubo. "Setelah itu, saya akan mundur dari jabatan (wali kota) ini," tambahnya.
Sebelumnya, dalam profil resminya saat kampanye, Takubo mencantumkan gelar dari Fakultas Hukum Universitas Toyo. Namun, setelah kasus ijazah ini menjadi heboh, Takubo akhirnya mengakui bahwa ia sebenarnya dikeluarkan dari kampus tersebut, bukan lulus seperti yang ia klaim.
BACA JUGA:Pangkalpinang Memilih! Pilkada Ulang 2025: Gerindra Ngotot, Koalisi Raksasa Siap Tempur!
Desakan Parlemen dan Reaksi Publik
Desakan agar Takubo mundur dari jabatannya telah datang dari parlemen (DPRD) Kota Ito. Anggota parlemen Kota Ito secara bulat menyetujui resolusi yang mendesak Takubo segera mundur. Parlemen mengecam sikap Takubo yang selama ini selalu menghindari pertanyaan mengenai latar belakang akademiknya.
Hiromichi Nakajima, Ketua Parlemen Kota Ito, berharap Takubo segera mengundurkan diri demi menjaga ketertiban dan kepercayaan publik. Skandal ijazah palsu ini memang memicu reaksi keras dan kekecewaan dari masyarakat Jepang. Kasus ini menjadi pelajaran penting tentang integritas pejabat publik.
- Tag
- Share
-
-
