Banyak Persoalan,Komisi V DPRD Sumsel Desak Sistem Aplikasi SPMB 2025 Dievaluasi

Komisi V DPRD Sumsel saat melakukan rapat dengan Diknas beberapa waktu lalu-Dokumen -

PALEMBANG, KORANRADAR.ID- Setelah melakukan monitoring di beberapa SMA Negeri di Kota Palembang Komisi V DPRD Sumsel menemukan beberapa persoalan dalam Sistem SPMB tahun 2025.

Anggota Komisi V DPRD Sumatera Selatan M Oktafiansyah mengatakan setelah melakukan monitoring kbeberapa sekolah menemukan beberapa persoalan di lapangan. 

Yang pertama sistem penganggaran aplikasi dan aplikasi yang digunakan tidak diawasi oleh pihak eksternal Diknas.

"Padahal pada Juknis Pergub no: 186 tahun 2025 pada bagian tujuan SPMB point 2 berbunyi memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh murid dan sebagainya, ini sebagai bahan catatan dari kami,"kata pria yang akrab disapa Engga Ini kepada awak media Sabtu 24 mei 2025.

BACA JUGA:DPW PEKAT IB Provinsi Sumsel Gelar Muswil

Kemudian dilanjutkan dia, layanan pendidikan yang berkualitas yang dekat dengn domisili juga ada temuan.

"ini kami dapati tidak bisa dijalankan karena temuan monitoring masih ada calon siswa yang bertempat tinggal didepan gerbang sekolah tidak bisa diterima karena perangkingan domisili berdasar nilai raport,"ungkap Ketua DPC PKB Pagaralam ini.

Dalam sistem SPMB dibagi menjadi 4 jalur penerimaan siswa baru yaitu domisili, Afirmasi, Mutasi dan Prestasi. 

"Pada Bagian Ini Kami Melihat tidak semua orang tidak mampu dapat diakomodir melalui jalur afirmasi karena ketentuan yg ada. Terakhir yg paling penting adalah sisa dari kuota afirmasi dan mutasi yg berjumlah ratusan dari beberapa sekolah yg kami kunjungi jangan sampai dipindahkan ke Jalur baru yg tidak sesuai permendiknas no 3 tahun 2025 yaitu TKA (Tes Kemampuan Akademik) tampa dasar yan jelas,"urainya 

Setelah melakukan monitoring pihaknya menerima Laporan dari elemen masyarakat bahwa SPMB tahun ini banyak persoalan sehingga ini diminta dievaluasi."kemudian kami juga mengundang Kepala Dinas Pendidikan untuk melakukan rapat terkait SPMB namun yang datang hanya kabid SMK, seharusnya datang untuk melakukan dialog terhadap persoalan SPMB yang terjadi,"tukasnya.

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan